Salam

Berjuanglah Serius Demi Kepulangan Nelayan Aceh

Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan hal berulang, tapi tetap memerlukan perhatian

Berjuanglah Serius Demi Kepulangan Nelayan Aceh
ist
OEMARDI, Sekjen Panglima Laot Aceh

Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan hal berulang, tapi tetap memerlukan perhatian dan ikhtiar bersama untuk mencarikan solusinya. Yakni, tentang nelayan Aceh yang melintasi batas teritorial perairan negara lain sehingga ditahan di luar negeri.

Kali ini serombongan nelayan asal Aceh Timur berjumlah 16 orang ditahan oleh Angkatan Laut Myanmar di Kota Kawthaung, Provinsi Thanintharyi, berjarak sekitar 850 km Yangon, Myanmar. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon mengatakan, penahanan nelayan Indonesia asal Aceh yang menggunakan KM Bintang Jasa tersebut karena masalah imigrasi atau masuk ke perairan Myanmar tanpa izin.

Dikisahkan, ke-16 nelayan yang dinakhodai Jamaluddin itu berangkat melaut dari Kuala Idi, Aceh Timur, pada 29 Oktober 2018. Beberapa hari berselang boat yang mereka tumpangi mati mesin lalu hanyut diseret arus sehingga memasuki perbatasan Thailand-Myanmar.

Kemudian, pada 6 November pukul 08.00 WIB Panglima Laot Idi menerima kabar dari awak KM Bintang Jasa bahwa mereka ditangkap di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar oleh orang berbaju loreng dan bersenjata api, tapi tidak diketahui bendera kapal penangkap.

Disimpulkan sementara, karena melanggar batas teritorial Myanmar, ke-16 ABK itu ditahan di Kantor Polisi Kawthaung. Dengan posisi kasus seperti itu kita boleh optimis bahwa persoalan ini tak akan terlalu rumit penyelesaiannya. Terutama karena para nelayan Aceh itu tidak bersengaja melanggar teritorial Myanmar. Tinggal dibuktikan saja pada tahap pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Myanmar bahwa boat yang ditumpangi para nelayan Aceh itu memang benar mengalami mati mesin dan tak berhasil diperbaiki sehingga mereka hanyut ke perairan Myanmar.

Kedua, Pemerintah Aceh harus segera mengirim surat resmi minta bantuan advokasi pada Kemenlu RI dan KBRI di Yangon untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pelintas batas dari Aceh itu.

Kita berharap semoga ada kemudahan dan ‘political will’ dari hubungan baik yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Myanmar dalam mempercepat proses deportasi ke-16 nelayan tersebut ke Aceh.

Ketiga, jangan lupa gunakan jalur-jalur nonformal, misalnya, dengan mengandalkan Lembaga Panglima Laot untuk melakukan lobi dan pendekatan untuk mempercepat pemulangan para nelayan Aceh itu. Ingatkan juga bahwa masyarakat dan Pemerintah Aceh selama ini selalu sangat baik terhadap para manusia perahu asal Myanmar yang hanyut atau terdampar ke perairan Aceh.

Keempat, siapkan skenario terburuk jika para nelayan asal Aceh itu benar-benar diproses secara hukum dan diadili. Kemenlu dan KBRI harus menyiapkan tim pengacara yang cakap untuk mendampingi dan membela para nelayan Aceh yang sebetulnya tidak berniat melanggar kedaulatan negara Myanmar itu.

Terakhir, mari kita berharap sembari berdoa agar semua pihak serius mengadvokasi kasus ini sehingga dalam waktu dekat para nelayan Aceh itu dibebaskan dan bisa segera dideportasi, serta berkumpul kembali dengan keluarganya di Aceh. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved