Ghazali Abbas Adan : Target Dana Desa Harus Dapat Mensejahterakan Rakyat

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan apa yang disampaikan Presiden tentang Nota Keuangan

Ghazali Abbas Adan : Target Dana Desa Harus Dapat Mensejahterakan Rakyat
IST
Senator Aceh Ghazali Abbas Adan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Singkil di Singkil, Jum'at (2/11/2018) 

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan apa yang disampaikan Presiden tentang Nota Keuangan/ RAPBN tahun berjalan dalam rapat paripurna gabungan DPR dan DPD RI setiap tanggal 16 Agustus (diserahkan kepada dua Lembaga Negara ini untuk dibahas) sudah menjadi agenda konstitusi untuk dilakukan pembahasan dan pendalamannya dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.

“Untuk DPD RI raker itu dilakukan oleh Komite IV dan saya juga salah seorang anggotanya.Diantara isi RAPBN itu adalah angka-angka berkaitan dengan dana desa, dimana dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya, yakni tahun 2015 Rp. 20.8 triliun, 2016 Rp. 46.9 triliun, 2017 Rp. 60 triliun, 2018 Rp. 60 triliun dan tahun 2017 Rp. 73 triliun. Untuk Aceh akumulasi dana desa yang ditransfer pemerintah pusat dari tahun 2015 sampai 2018 sudah mencapai Rp. 14, 8 triliun (Serambi, 8/11) dan di tahun 2019 akan bertambah lagi,” kata Ghazali.

Senator Aceh ini menambahkan dalam raker Kementerian Keuangan dengan Kemite IV DPD RI pada 12 September 2018 lalu, selain memaparkan angka-angka tersebut juga target yang ingin dicapai dari alokasi dana desa itu, yaitu menurunnya tingkat kemiskinan di desa, mengurangi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, menurunnya ketimpangan di desa, memajukan perekonomian desa.

Selanjutnya meningkatnya kapasitas masyarakat desa (tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, keterampilan dan kualitas hidup). Dalam raker tersebut Kementerian Keuangan juga memaparkan Strategi Kebijakan 2019, diantaranya 1) Formulasi pengalokasian yang lebih berkeadilan dengan arah untuk mengurangi kemiskinan, serta afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan penduduk miskin tinggi. 2) Fokus pemanfaatan untuk beberapa kegiatan prioritas desa. 3) Melanjutkan skema padat karya tunai. 4) Meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarkat. 5) Penguatan atas kapasitas SDM pada desa dan tenaga pendamping desa serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

“Sekaitan dengan angka-angka dan target selama ini, juga strategi kebijakan 2019 agaknya di Aceh berbanding terbalik antara target pemerintah pusat dengan kenyataan dilapangan.Sebagaimana ditulis dalam kolom Salam Serambi Indonesia (8/11/2018) yang intinya bahwa penggunaan dana desa tidak tepat sasaran. Kendati saya menyakini masih banyak desa yang menerima dana transfer dari pemerintah pusat mampu mengelolanya dengan baik dan terus berusaha agar apa yang menjadi target dan strategi kebijakan 2019 dapat diwujudkan,” jelas Ghazali.

Menurut Mantan Abang Jakarta 1979 ini, apa yang ditulis dalam kolom Salam Serambi Indonesia tersebut tetap harus dijadikan sebagai bahan kajian, niscaya aparatur pemerintahan desa semakin memacu semangat, dedikasi, rasa tanggungjawab dan kejujuran untuk mewujudkan desanya sebagaimana konsep dan tujuan adanya dana desa itu. Dalam waktu yang bersamaan pula Ghazali Abbas sangat sepakat dan mendukung saran cerdas agar pemerintah Aceh menggiatkan sosialisasi tentang kebijakan pemanfaatan dana desa tersebut niscaya dipergunakan sesuai peruntukannya.

Demikian pula secara terus menerus dilakukan pelatihan terhadap aparat desa dan tenaga pendamping sebagai usaha nyata bagi penguatan atas kapasitas SDM mereka dan anggarannya dari APBN. Untuk yang terakhir ini akan saya sampaikan dikala ada rapat kerja Kemite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/BAPPENAS.

“Berkaitan dengan deskripsi ini, saya sebagai anggota parlemen yang duduk di Komite IV DPD RI mewakili Dapil Aceh yang juga membidangi keuangan, dalam setiap reses dosis fokus tugas pokok dan fungsi saya lebih banyak mengunjungi entitas yang menjadi leading sektor pengelolaan dan pengawasan dana desa. Reses terakhir 19 Oktober sampai 11 November 2018 lalu saya menyusuri pantai barat dan bagian tengah Aceh, yaitu Kabupaten Abdya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan berakhir di Kabupaten Gayo Lues.

Bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan aparat kecamatan, aparat desa, Badan Pusat Statistik (BPS), Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/ D (DPMG/D) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),” jelas Ghazali. Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ini kembali menegaskan bahwa tugas reses dengan mengunjungientitas tersebut tidak dalam wujud investigasi, apalagi interogasi dan mencaricari kesalahan.

Akan tetapi menyambung tali kasih sayang dan persaudaraan, berdiskusi, mensinergikan tugas dan peran dalam upaya pelaksaan amanah sebagai sesama pejabat publik di eksekutif dan legislatif di mana kendati tupoksinya agak berbeda tetapi sama-sama berusaha bekerja secara professional. Dan tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut pencitraan, semata-mata melaksanakan amanah dengan baik dan bertanggungjawab demi mewujudkan kemaslahatan rakyat sang pemberi amanah itu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved