Mantan Kadis Mengaku Ada Tekanan

Mantan kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe, drh Rizal mengaku

Mantan Kadis Mengaku Ada Tekanan
SEMBILAN penerima sapi bantuan dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe disumpah saat saksi menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh 

* Sidang Kasus Pengadaan Ternak

BANDA ACEH - Mantan kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe, drh Rizal mengaku merasa ada tekanan dari anggota DPRK setempat dalam penggelolaan dana aspirasi untuk pengadaan sapi. Sehingga, program tersebut salah urus dan mengakibatkan kerugian negara Rp 8,168 miliar dari pagu Rp 14,5 miliar.

“Saya dapat tekanan, mereka (anggota DPRK) yang punya aspirasi,” kata Rizal saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (12/11). Selain Rizal, juga diperiksa dua terdakwa lain yaitu, Ismunazar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan drh Dahlina selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Ketiga terdakwa diperiksa secara bergilir oleh majelis hakim yang diketuai Eli Yurita SH MH didampingi dua hakim anggota, Nani Sukmawati SH dan Edwar SH, serta JPU Kejari Lhokseumawe. Pada sidang kemarin, terdakwa Rizal dan Dahlina didampingi kuasa hukumnya, Zulfan SH cs. Sedangkan terdakwa Ismunazar didampingi kuasa hukumnya, Dr Ansharullah Ida MH cs.

Di hadapan majelis hakim, Rizal mengakui program pengadaan sapi tahun 2014 tersebut salah urus. Dengan dana Rp 14,5 miliar, seharusnya proyek itu ditender. Tapi nyatanya tidak ditender dengan alasan proyek itu bersumber dari dana aspirasi dewan bukan dari usulan pemerintah. Kendati demikian, Rizal mengakui yang dilakukannya menyalahi aturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam persidangan itu juga terungkap bahwa Rizal tidak mengkontrol bawahannya untuk memastikan program tersebut berjalan, sehingga terjadinya pengadaan fiktif. Dia hanya mengontrol lewat rapat bulanan dan mengetahui proyek itu selesai pun lewat dokumen. “Saya hanya melihat dokumen saja,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam pengerjaan proyek pengadaan sapi juga terungkap adanya pengerjaan tumpang tindih antara PPK dengan PPTK. Di mana ada pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PPK, dikerjakan oleh PPTK. “Apa yang dilaksanakan oleh KPA, PPK, dan PPTK tidak sesuai prosedural yang ada,” kata hakim anggota, Nani Sukmawati.

Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa sapi. Selanjutnya, sapi tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Pada akhir tahun 2015, kepolisian menemukan indikasi korupsi di mana pengadaan lembu itu fiktif.

Dalam proses persidangan sebelumnya terungkap fakta mencengangkan di mana dana pengadaan ternak tersebut adalah jatah dana aspirasi 21 dari 25 anggota di DPRK Lhokseumawe. Begitupun, kepada semua penerima manfaat telah diminta untuk mengembalikan dana yang sudah diterima, jika tidak mereka juga patut dimintai pertanggungjawabannya.

Sebanyak 20 rekanan yang terlibat dalam pengadaan ternak di Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 lalu, dilaporkan sudah mengembalikan dana yang menjadi kerugian negara ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Total dana yang sudah dikembalikan mencapai Rp 1,692 miliar.

Kajari Lhokseumawe, Ali Akbar melalui Kasi Pidsus, Fery Ichsan kepada Serambi kemarin menjelaskan, dalam pengadaan ternak ini melibatkan sekitar 160 rekanan. Dari hasil audit BPKP, diketahui pengadaan ternak yang dilakukan 124 perusahaan itu fiktif. Sehingga, kerugian negara mencapai Rp 8,168 miliar.

Menurut Fery Ichsan, dari 123 rekanan yang terlibat, baru 20 kontraktor mengembalikan kerugian negara. Terakhir, satu rekanan mengembalikan uang Rp 600 juta-an pada 6 November 2018. “Beberapa rekanan lain memang sempat berkoordinasi dan menyatakan akan mengembalikan uang tersebut. Tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan,” jelasnya.

Bila seorang rekanan ingin mengembalikan uang tersebut, maka akan mendatangi pihaknya terlebih dahulu untuk mengambil nomor kode. Selanjutnya menyetor uang ke rekening dana titipan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di BRI.

Ditambahkan Fery, sesuai pernyataan hakim, para rekanan diberi waktu pengembalian kerugian uang negara sebelum jaksa membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa. Bila belum juga dikembalikan, maka nama-nama rekanan itu direkomendasikan dalam tuntutan jaksa. “Proses sidang sudah memasuki pemeriksaan terdakwa. Setelah itu langsung memasuki agenda tuntutan. Jadi waktu untuk para rekanan mengembalikan uang semakin singkat,” pungkas Fery.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved