JaDI Harap Daftar Pemilih Aceh Akurat

Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh berharap daftar pemilih tetap (DPT) Aceh pada Pemilu 2019

JaDI Harap Daftar Pemilih Aceh Akurat
SERAMBI/MASRIZAL
WAKIL Ketua KIP Aceh, Tarmizi didampingi Kadis Registrasi dan Kependudukan, T Syarbaini, Presidium JaDI Aceh, Asqalani, dan komisioner Panwaslih Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah sedang menyampaikan materi pada talkshow yang digelar Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa (13/11). 

BANDA ACEH - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh berharap daftar pemilih tetap (DPT) Aceh pada Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak bermasalah lagi dan akurat. Harapan itu disampaikan sehubungan dengan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) ke 2 yang digelar Rabu (14/11) hari ini.

“Yang namanya DPT sudah tetap, berarti kalau masih ada perbaikan artinya belum tetap tapi masih sementara,” kata Ketua Presidium JaDI Aceh, Ridwan Hadi SH saat membuka acara talkshow dengan tema `seberapa bersih daftar pemilih Aceh pada Pemilu 2019' di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa (13/11).

Talkshow itu menghadirkan empat pembicara utama yaitu, Wakil Ketua KIP Aceh, Tarmizi, komisioner Panwaslih Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah, Kadis Registrasi dan Kependudukan, T Syarbaini, dan Presidium JaDI Aceh, Asqalani. Kegiatan setengah hari tersebut berlangsung dalam suasana santai.

Ridwan Hadi menyampaikan, penyelenggara Pemilu harus memastikan hak konstitusi warga negara tidak terabaikan pada Pemilu mendatang. Caranya dengan memastikan dengan akurat bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam DPT. “Jika DPT bermasalah, maka berpotensi terabaikan hak konstitusi warga negara,” katanya.

Wakil Ketua KIP Aceh, Tarmizi dalam diskusi kemarin menyampaikan bahwa penetepan DPTHP bisa saja terjadi setelah ditetapkan DPT. Persoalan ini tidak bisa disalahkan siapapun, baik KPU, Bawaslu, maupun pemerintah, karena seiring waktu jumlah pemilih terus bertambah.

Kadis Registrasi dan Kependudukan, T Syarbaini mengungkapkan, setiap hari selalu ada warga yang merekam KTP elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa KTP elektroni merupakan syarat untuk bisa memilih. Data-data tersebut kemudian akan menjadi rujukan KPU dalam menetapkan jumlah DPTHP.

“Warga yang merekam KTP elektronik terus meningkat setiap hari. Bahkan berdasarkan data di Dinas Registrasi dan Kependudukan tercatat, warga yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April 2019 atau hari pencoblosan sebanyak 230 orang,” ungkap Syarbaini.

Sementara Presidium JaDI Aceh, Asqalani meragukan keakuratan data DPT Aceh hasil DPTHP. “Bagaimana kita pastikan ini bersih. Kita tahu KIP berserta jajarannya itu juga melaksanakan tupoksinya dengan anggaran yang terbatas. Kalau ada pelaksaan pemutakhiran yang berkelanjutan (perubahan) seperti ini, apakah kemudian jajaran penyelengara dapat melakukan tupoksinya dengan anggaran terbatas,” katanya.

Komisioner Panwaslih Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah menyampaikan ada adagium yang mengatakan bahwa persoalan DPT telah menjadi ‘kutukan’ sendiri bagi KPU setiap musim pemilu. Sedangkan kutukan bagi Panwaslih sulitnya menyelesaikan persoalan money politik. “Persoalan DPT tidak hanya menjadi persoalan Mendagri, tapi juga ada aspek lain yang membuat DPT kita kisruh. Ada persoalan sosial, politik, budaya, bahkan menurut saya ada persoalan otonomi daerah, seperti pemekaran wilayah,” katanya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved