Opini

Alarm untuk Parpol

SURVEI Populi Center yang dirilis baru-baru ini memberikan alarm bagi partai politik (parpol) dalam menghadapi pemilu

Alarm untuk Parpol
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
KIP Bireuen menggelar rapat penetapan jumlah dapil dan kursi DPRK Bireuen untuk Pemilu Legislatif 2019 

Oleh M. Rizwan Haji Ali

SURVEI Populi Center yang dirilis baru-baru ini memberikan alarm bagi partai politik (parpol) dalam menghadapi pemilu legislatif 2019. Survei itu mengatakan bahwa hanya 5 parpol yang akan lolos empat persen batas parlemen (parliamentary treshold), yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB dan Nasdem (Serambi, 28/10/2018). Kalau konfigurasi politik ini benar terjadi, maka filosofi undang-undang pemilu untuk menyederhanakan sistem kepartaian dipastikan akan terlaksana. Namun, di sisi lain partai-partai lama yang selama ini mengharu biru dunia parlemen Indonesia, akan segera hilang dari jagat perwakilan politik Indonesia.

Penyederhanaan parpol memang merupakan cita ideal sistem presidensial. Sistem presidensial dengan partai seramai sistem parlementer memang agak rumit. Namun, Indonesia yang mencoba meniru Amerika Serikat dari sudut presidensial, masih tetap belum bisa melepaskan diri dari warisan tradisi politik Eropa kontinental via Belanda, berupa sistem multipartai parlementer. Akhirnya, sistem politik kita ibarat sistem sinkretik yang sebenarnya bid’ah dalam sistem politik, yaitu presidensial yang multipartai.

Sejauh sandaran pada survei Populi Center di atas, konstelasi politik Indonesia akan didominasi oleh partai pendukung Jokowi, yaitu PDIP, Golkar, PKB dan Nasdem. Sementara kubu Prabowo hanya diisi sendirian oleh Gerindra. Dari analisis sederhana saja, kita dapat memahami sepertinya efek ekor jas (coattail effect) hanya dinikmati oleh kubu pendukung Jokowi yang turun terbagi kepada empat parpol pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, yaitu PDIP, Golkar, PKB dan Nasdem.

Sementara Gerindra sepertinya akan sendirian memimpin di tengah situasi politik yang tidak menentu pasca Pilpres, siapapun yang menang. Jika Jokowi menang, maka kekuatan di parlemen akan lebih aman karena hanya Gerindra yang akan beroposisi. Sebaliknya, jika Prabowo menang, maka Gerindra harus segera mencari mitra koalisi pasca-elektoral yang lolos batas parlemen, dan sepertinya Golkar merupakan parpol yang sangat potensial menyeberang berdasarkan rekam jejak politik selama ini.

Jalan selamat
Kembali ke persoalan nasib parpol di luar lima partai yang diperkirakan tidak selamat oleh survei Populi Center. Masih adakah peluang bagi mereka untuk menghindari tiang gantung sistem elektoral yang mengenal pola degradasi ini? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana partai-partai ini mengelola isu kebijakan yang akan mereka tawarkan kepada publik, dan tentu saja dengan semakin sungguh-sungguh mengejar berkah efek ekor jas dari pilpres.

Dalam analisisnya tentang pilihan kebijakan partai yang menentukan keterpilihan mereka dalam pemilu, Kennet Benoit dan Michael Laver (2006) dalam buku Party Policy in Modern Democracies menyebutkan adanya keterkaitan antara kebijakan (party policy) yang dipilih parpol dengan preferensi politik pemilih. Kalau selama ini parpol mengandalkan diri pada struktur dan kesetiaan pemilih tradisional mereka, sepertinya Pemilu 2019 akan berbeda sama sekali. Menariknya, partai-partai yang bernafas Islam seperti PPP, PKS, PAN malah tenggelam dalam survei Populi Center. Hanya PKB yang tersisa karena masih memiliki basis ideologis di kalangan Islam tradisional yang bertahan.

Sayangnya, hingga kini pemilih sepertinya tidak tahu posisi kebijakan parpol yang original, bukan menumpang pada isu pilpres. Kalau bisa menggunakan metode qiyas dalam fikih siyasah untuk menjelaskan ketidaktahuan publik tentang program parpol, maka dapat dipakai survei Kompas beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa lebih 80 persen pemilih tidak tahu program kedua capres-cawapres. Maka, untuk program parpol mungkin mencapai lebih 90 persen pemilih tidak tahu program atau kebijakan yang akan dibela oleh partai. Ini disebut qiyas aulawi. Dengan kata lain, dari sisi party policy masyarakat benar-benar awam, karena partai sendiri pun tidak menyuarakan kebijakan seperti apa yang akan mereka perjuangkan dalam parlemen dan pemerintahan nantinya.

Siklus kehidupan partai di Indonesia saat ini, sepertinya semata ditentukan oleh kekuatan struktur di bawah dan berkah dari pilpres. Adu visi, program dan gagasan hanya digadang-gadang untuk capres-cawapres saja. Tanpa disadari parpol yang tidak memiliki identifikasi ekstrem dengan capres-cawapres tertentu --tapi larut dalam pertikaian pilpres dan melupakan pertarungan sesungguhnya yang harus mereka hadapi yaitu pileg-- sedang berada di tubir jurang batas parlemen.

Parpol hanya membiarkan para caleg menjual dirinya ke pemilih dengan harapan mereka akan menjadi roda-roda elektoral menuju parlemen. Tidak disadari bahwa masyarakat milenial sudah mulai melupakan hubungan-hubungan tradisional, tetapi sudah menuju pada kontrak politik baru berbasis visi, gagasan dan program.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved