Salam

DOB, Susah-susah Gampang

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hingga kemarin, sekurang-kurangnya telah memberi

DOB, Susah-susah Gampang
PANITIA Persiapan Pemekaran Aceh Malaka menggelar konferensi pers di Lhokseumawe . 

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hingga kemarin, sekurang-kurangnya telah memberi “lampu hijau” bagi terbentuknya dua daerah otonomi baru (DOB), yakni Kota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Malaka. Kedua calon DOB ini dinilai kalangan wakil rakyat itu sudah memenuhi syarat untuk berpisah dengan “induknya” serta menjadi kota da kabupaten yang mandiri.

Kota Meulaboh yang selama ini menjadi ibukota Kabupaten Aceh Barat, sedang diperjuangkan menjadi “Pemerintahan Kota Meulaboh”. Jika ini terjadi, maka Kabupaten Aceh Barat akan punya beban baru, yakni memboyong ibukota pemerintahannya ke daerah lain.

Sedangkan “Kabupaten Aceh Malaka” sedang berjuang memisahkan diri dari induknya Kabupaten Aceh Utara.

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, mengatakan rencana pembentukan daerah otonomi baru mendapatkan dukungan penuh dari pihaknya. Ia berharap perjuangan panitia pembentukan masing-masing DOB itu bisa berhasil.

Untuk panitia pembentukan DOB, dukungan dari DPRK dan DPRA itu sangat penting. Sebab,

pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007, haruslah memenuhi semua persyaratan.

Antara lain ditegaskan, suatu daerah dapat diajukan sebagai calon daerah otonom jika memenuhi syarat administratif ketatanegaraan. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, harus mendapatkan persetujuan dari DPRK kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRA dan Gubernur, serta terakhir harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Dan, harus diingat, dukungan dewan itu harus melalui sidang peripurna yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota dewan. Ya, jadi dukungan DPRK dan DPRA itu belum cukup sebatas dukungan satu komisi, tapi harus berupa keputusan sidang paripurna dewan.

Kemudian, harus diingat pula, bahwa saat ini pemerintah pusat belum membuka kran bagi terbentuknya daerah otonomi baru. Namun, tidak dilarang bagi daerah untuk menyiapkan diri menjadi DOB. Sikap Mendagri atau Pusat untuk menyetujui atau tidak akan dilihat apakah calon DOB itu mempunyai kemampuan sendiri untuk membangun dan menyejahterakan masyarakatnya kelak.

Yang dikaji adalah potensi dan kemampuan ekonomi berupa kemungkinan pendapatan daerah. Potensi berbeda dengan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah sesuatu yang nyata sudah ada. Sedangkan potensi, suatu yang masih bisa dikembangkan.

Pembentukan DOB sebetulnya memang tak terlalu sulit secara politis, namun, kenyataannya banyak sekali daerah yang telanjur menjadi otonom gagal tumbuh mandiri. Dan masih sangat tergantung pada transferan dari pusat. Nah?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved