Politisi jangan Poles Citra dengan Isu Wali Nanggroe

Mencuatnya kritikan pedas dari sejumlah kalangan yang meminta Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan

Politisi jangan Poles Citra dengan Isu Wali Nanggroe
IST

BANDA ACEH - Mencuatnya kritikan pedas dari sejumlah kalangan yang meminta Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan karena tidak berpengaruh bagi Aceh mendapat pembelaan dari beberapa politisi di Aceh, baik dari anggota DPRA maupun senator Aceh. Mereka meminta Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe tetap dipertahankan.

Tetapi, reaksi para politisi tersebut dinilai tak lebih hanya sebagai pencitraan jelang Pemilu 2019. “Kami mengutuk politisi yang memoles citranya lewat Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe untuk momen Pemilu 2019,” kata Koordinator Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA), Azwar A Gani.

Azwar meminta politisi di Aceh jangan menjual isu perjuangan dan Wali Nanggroe untuk meningkatkan elektabilitas dirinya. Menurutnya, rakyat sudah mengetahui bagaimana rekam jejak para wakil rakyat tersebut karena mereka telah diberi amanah selama satu periode di parlemen.

Selama satu periode di DPRA, DPR RI atau DPD RI, tidak ada anggota dewan yang mendorong untuk perbaikan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe. Selama ini, lembaga itu sangat tertutup dan seakan-akan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. “Image ini yang harus diubah jika lembaga ini merupakan pemersatu masyarakat,” ujar Azwar.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir. Dia mengecam politisi yang memperbaiki citra politiknya dengan isu Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe yang sedang mencuat saat ini dan isu-isu perjuangan jelang Pemilu 2019.

“Jangan jadikan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe sebagai tempat memoles citra politik, karena rakyat semakin cerdas. Selama ini tidak ada politisi atau lembaga yang mendorong Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe ke arah yang lebih baik, jangan gunakan politik bonceng untuk kepentingan jangka pendek,” kata Muhammad Khaidir.

Kritikan ini disampaikan karena ada politisi yang mengambil momen ini untuk memperbaiki citra politiknya. Seperti senator Aceh, Fachrul Razi yang bersumpah siap mempertahankan keberadaan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe sampai darah penghabisan meski taruhannya ia tak dipilih lagi sebagai senator Aceh pada Pemilu 2019.

Pada bagian lain, Azwar dan Khaidir mengungkapkan mendukung keberadaan Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe jika lembaga itu memberi manfaat bagi Aceh. “Kami mendukung Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe jika lembaga tersebut mempunyai kerangka dan agenda kerja yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik,” kata Azwar.

Tanggapan terhadap isu penting tidaknya Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe dipertahankan juga disuarakan oleh Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.

Zulfikar kepada Serambi, kemarin mengatakan, Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe itu adalah bagian dari khasanah kekhususan dan keistimewaan Aceh yang sejalan dengan MoU Helsinki dan UUPA. “Sebenarnya, Wali Nanggroe tetap harus dipertahankan. Namun, kita harus lihat kondisi Kelembagaan Wali Nanggroe itu sekarang dengan jernih. Artinya, persoalannya bukan hanya pada Wali Nanggroe saja tetapi unsur kelembagaan yang ada di dalamnya juga. Jadi, di sana ada Wali Nanggroe dan ada Katibul Wali,” ujarnya.

Zulfikar menilai, Wali Nanggroe tidak berfungsi karena Wali Nanggroe tidak dapat melakukan banyak terkait berbagai persoalan dan kepentingan Aceh, baik ke luar maupun ke dalam. “Hal itu dikarenakan katibul walinya yang tidak paham tentang fungsi dan peran Wali Nanggroe itu sendiri, padahal, penggerak dari Wali Nanggroe itu adalah katibul walinya,” tandas Zulfikar.

Dalam penilaian Zulfikar, katibul wali hanya sebagai pelengkap saja. Katibul Wali itu unsur birokrat, pegawai negeri yang seharusnya bisa menjadi engine atau mesin penggerak dari lembaga wali Nanggroe itu. “Kalau sekretariat tidak berperan aktif, misalnya melakukan kajian, turun ke lapangan, dalam lain-lain, itu sama saja wali nanggroe itu tidak memiliki input apa-apa,” ungkap Zulfikar.

Lalu, lanjutnya, sebenarnya yang dilakukan wali nanggroe lebih kepada bagaimana mengkoordinasikan dan menengahi persoalan-persoalan yang muncul di Aceh. Namun, Zulfikar mencontohkan, di website lembaga wali nanggroe tidak ditemukan apa-apa, baik yang berkaitan dengan kajian-kajian atau tulisan bagi rakyat Aceh sebagai literasi adat, pendekatan penyelesaian konflik tidak ditemukan sama sekali di websitenya. “Kan tidak mungkin Wali Nanggroe yang nulis dan mengisi di website. Jadi katibul wali-lah yang harusnya menjadi penggerak dan yang bisa mengerjakannya,” demikian Zulfikar Muhammad.(mas/mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved