Transfer Dana Otsus Kembali ke Kab/Kota

KEINGINAN Bupati dan Wali Kota, serta DPRK se-Aceh agar jatah 40 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) dikelola kembali oleh kabupaten/kota

Transfer Dana Otsus Kembali ke Kab/Kota
IST
KETUA Baleg DPRA Tgk Abdullah Saleh sedang menyerahkan penjelasan Raqan Himne kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Wakil Ketua I DPRA Sulaiman Abda, pada acara sidang sidang paripurna 2 raqan digedung DPRA, Selasa (13/11).

* Diparipurnakan Pukul 02.00 Dini Hari

KEINGINAN Bupati dan Wali Kota, serta DPRK se-Aceh agar jatah 40 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) dikelola kembali oleh kabupaten/kota akhirnya terkabulkan.

Seluruh fraksi di DPRA dalam sidang paripurna Rabu (14/11) pukul 02.00 dini hari, menyetujui perubahan ketiga Rancangan Qanun Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Selain Qanun Otsus, dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung Utama DPRA tersebut, seluruh Fraksi di DPRA juga menyetujui rancangan Qanun Hymne Aceh menjadi qanun Aceh.

“Dari kedua rancangan qanun yang diparipurnakan itu, Perubahan Qanun Otsus merupakan yang paling alot pembahasannya dan sangat menguras pikiran,” ungkap Plt Ketua DPRA, Sulaiman Abda, di ruang kerjanya, Rabu (14/11).

Sulaiman Abda menceritakan, dalam sidang itu ada tujuh fraksi yang menyampaikan pendapat akhir. Ketujuh fraksi menyatakan setuju kedua qanun disahkan menjadi qanun Aceh. Tapi khusus untuk perubahan ketiga qanun otsus, meski semua fraksi setuju, tapi persetujuan dengan catatan khusus, yang harus diambil kesepakatan kembali dalam rapat Bamus Dewan.

Fraksi Partai Aceh misalnya. Dalam pendapat akhinya yang disampaikan Ketua Fraksi, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan setuju. Tetapi formula pembagian dananya sebesar 40 persen didasari jumlah penduduk, 30 persen luas wilayah, 20 persen Indek Pembangnan Manusia (IPM), dan 10 persen didasari Indek Kemahalan Konstruksi (IKK).

Sedangkan Fraksi NasDem, dimana dalam pendapat akhir yang disampaikan Yunardi Natsir, menyampaikan dua alternatif. Alternatif pertama sama seperti yang disampaikan Fraksi PA, sedangkan alternatif kedua sama seperti usulan sebelumnya, yaitu 50 persen yang didasari jumlah penduduk, 20 persen luas wilayah, 20 persen didasari IPM dan 10 persen didasari IKK.

“Fraksi lainnya juga menyampaikan hal yang hampir serupa. Ada yang setuju seperti Fraksi PA dan ada yang setuju dengan Fraksi NasDem. Tetapi perbedaan usulan itu semuanya bagus. Semuanya menginginkan pembagian dana otsus untuk jatah kabupaten/kota berdasarkan rasa keadilan, proporsional dan profesional. Tujuannya, antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak terjadi perbedaan angka yang besar, agar semua daerah mendapat porsi yang hampir sama,” terang Sulaiman Abda.

Selain itu, masih ada satu hal penting lainnya yang disampaikan jubir Fraksi PPP, Zaini Bakri, yakni soal isi Peraturan Gubernur (Pergub) 81, yang mengharuskan pengalokasian anggaran dana otsus harus untuk pembiayaan proyek Rp 500 juta ke atas. Menurutnya, itu perlu ditinjau ulang melalui penambahan pasal dalam perubahan ketiga qanun otsus.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved