Haji Uma Serahkan Surat Terkait PT EMM Kepada KLHK

Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertempat

Haji Uma Serahkan Surat Terkait PT EMM Kepada KLHK
IST

JAKARTA - Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertempat di kantor KLHK di Jakarta, Kamis (15/11).

Dalam rapat kerja komite II DPD RI tersebut, hadir Sekretaris JenderalKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono beserta seluruh pejabat Dirjen. Sementara itu, agenda utama pembahasan terfokus pada progres implementasi kebijakan terhadap proses pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan diberbagai daerah di Indonesia.

Sementara delegasi DPD RI dipimpin senator asal Kalimantan Timur, AjiMuhammad Mirza Wardana, selaku Ketua Komite II DPD RI yang diikuti oleh H Sudirman (Aceh), Bahar Buasan (Bangka Belitung), Anang Prihantoro (Lampung), Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat), Hj Ema Yohanna (Padang) serta beberapa anggota Komite II lainnya. Proses rapat kerja Komite II DPD RI dengan KLHK tersebut diawali oleh sambutan oleh Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dan dilanjutkan dengan presentasi dari seluruh Dirjend terkait realisasi kebijakan dan pelaksanaan serta capaian program kerja tahun anggaran 2018.

Dalam rapat kerja tersebut, Komite IImeminta agar KLHK turun langsung dan menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah. Karena selama ini banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, beberapa informasi yang dimiliki KLHK berbeda denganinformasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, KLHK diminta turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi hutan dan lingkungan hidup.

Sedangkan Senator Aceh, H Sudirmanyang akrab disapa Haji Uma mengeluhkan operasi usaha tambang emas milik PT Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya. Menurutnya saat ini terjadi penolakan masif terhadap PT EMM, baik oleh warga masyarakat setempat, para pegiat lingkungan hidup, serta berbagai unsur lain di Aceh.

Bahkan saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga turut menolak operasi PT EMM. “PT EMM telah mendapat izin eksplorasi dan juga telah mendapatkan izin produksi dari Badan Pengelolaan Modal Asing (BKMA).Namun dari yang berkembang, proses perizinan yang iawali oleh analisa dampak dan lingkungan (AMDAL) sedikit aneh. Karena luas areal yang diajukan untuk AMDAL sekitar 3000 hektar, namun izin yang diperoleh adalah 10.000 hektar”, ungkap H Sudirman.

Dalam penyampaiannya, H Sudirman juga mengungkapkan, dirinya telah bertemu pihak Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan telah turun langsung ke lokasi tambang serta bertemu langsung dengan masyarakat. Dari warga setempat diketahui bahwa zona penambangan dikhawatirkan akan meliputi sejumlah situs sejarah, makam aulia serta cagar budaya serta zona wisata. Bahkan areal pertambangan juga disinyalir meliputi kawasan penyangga banjir.

Sehingga operasi usaha tambang PT EMM dikhawatirkan akanberdampak negatif bagi lingkungan hidup dan berpotensi menyebabkan bencana banjir serta pencemaran lingkungan. “Menyikapi aspirasi masyarakat dan daerah, kita dalam hal ini meminta otoritas terkait, KLHK, Kementerian ESDM dan BKMA agar melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap izin produksi PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Apalagi reaksi penolakan semakin masif di Aceh, hal ini dikhawatirkan berpotensi konflik dikemudian hari”, kata Haji Uma.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan bahwa instansinya terus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan dan hutan yang sehat untuk kepentingan masyarakat. Dirinya akan menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan oleh setiap Senator DPD RI. Diakhir rapat kerja tersebut, senator H Sudirman alias Haji Uma secara resmi menyerahkan surat terkait penolakannya dan desakan evaluasi atas izin PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah yang diterima oleh Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono yang disaksikan Ketua beserta anggota Komite II DPD RI.

“Kita telah menyerahkan suratdesakan untuk evaluasi izin PT EMM kepada KLHK dan dua hari lalu surat yang sama juga telah kita kirim kepada Kementerian ESDM. Harapannya dengan upaya bersama seluruh komponen di Aceh akan dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan daerah”, tutup H Sudirman.

Sebelumnya, Humas Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan, dalammemberikan izin eksplorasi kepada PT EMM, pihak Kementerian ESDM sudah melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menjawab Serambinews.com, Kamis (27/9/2018) lalu, Agung mengatakan, PT EMM sebagai perusahaan modal asing (PMA) juga sudah melakukan pengajuan izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, Kementerian ESDM memberikan perizinan setelah melalui prosedur dan tahapan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Dikatakan, pemberian izin kepada PTEMM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved