Salam

RAPBA Molor Lagi

JANJI DPRA untuk mengesahkan RAPBA 2019 menjadi Qanun Aceh pada 30 November 2018, hampir bisa dipastikan bakal tak tercapai

RAPBA Molor Lagi
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Aksi mahasiswa di Gedung DPRA mempertanyakan penyebab terlambatnya pengesahan RAPBA 2018, Kamis (4/1/2018). 

JANJI DPRA untuk mengesahkan RAPBA 2019 menjadi Qanun Aceh pada 30 November 2018, hampir bisa dipastikan bakal tak tercapai. Alasannya, hingga Kamis (15/11), kesepakatan penandatangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2019 belum terlaksana. Padahal, sebelumnya Banggar DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menjadwalkan penandatanganan dokumen itu pada tanggal 15 November 2018.

Kalangan Dewan mengaku masih banyak masalah sehingga dokumen-dokumen awal RAPBA itu belum bisa disepakati. Itu artinya, jika dikaitkan dengan tanggal 30 November yang tinggal sekitar 10 hari kerja lagi, maka muncullah perkiraan bahwa pengesahan RAPBA 2019 bakal molor. Dan, pemerguban RAPBA 2018 seperti tidak ada pengaruh apa-apa pada kinerja eksekutif dan legilstaif dalam menyiapkan dan membahas dokumen-dokumen RAPBA 2019.

Ketua Komisi III DPRA, Effendi, mengatakan, ada banyak faktor yang masih mengganjal sehingga Banggar Dewan dan Plt Gubernur belum bisa menandatangani KUA-PPAS 2019. “Salah satu di antaranya, karena ada beberapa SKPA belum menyerahkan hasil pembahasan bersama anggarannya kepada komisi yang menjadi mitra kerja mereka.”

Ia contohkan, di Komisi III, ada empat mitra kerja yaitu Bappeda, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari empat SKPA ini, ada satu SKPA yang belum menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama dengan Komisi III. SKPA tersebut, dalam uraian belanja rutinnya menambah biaya tunjangan beban kerja yang sangat besar mencapai Rp 8,8 miliar/tahun, sedangkan dalam dokumen yang sama juga terdapat alokasi anggaran untuk tunjangan prestasi kerja (TPK) sebesar Rp 6 miliar lebih/tahun. Inilah yang antara lain masih dipersoalkan dewan.

“Komisi III tidak keberatan SKPA itu mengalokasikan tunjangan beban kerja, tapi analisis beban kerja dan dasar hukum pembayarannya, sampai kini belum ada pergub, makanya Komisi III belum mau menyepakatinya. Apalagi, dalam LHP APBA 2017 lalu, usulan alokasi dana kerja itu menjadi temuan BPK karena tak punya dasar hukum,” ucapnya.

Dengan Komis II juga bermasalah, dari 9 SKPA yang menjadi mitra kerja Komisi II, masih ada beberapa SKPA yang belum tuntas pembahasan kesepakatan anggarannya, semisal Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dishut dan LH mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar sampai Rp 50 miliar pertahun untuk honor polisi hutan (Polhut). Namun, ketika ditanya kinerja Polhut, pihak Dishut dan LH belum bisa mempertanggungjawabkannya.

Dengan kondisi seperti ini, mesalahnya jelas ada pihak eksekutif, artinya Plt Gubernur bersama Sekdaprov selaku ketua anggaran eksekutif harus secepatnya memanggil SKPA-SKPA yang yang dokumen anggarannya masih bermasalah. Tidak problem terlambat satu atau dua pekan, yang penting RAPBA jangan acak-acakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dan, meski 2019 tahun politik, kita berharap program-program RAPBA tehun depan tidak menjadi bahan bargaining antara eksekutif dan legilslatif untuk saling mengambil manfaat. Oleh karena itu, pihak-pihak di luar eksekutif dan legislatif harus ketat mengawasi formula RAPBA 2019.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved