6 Desa di Agara Diklaim Sumut

Asisten I Setdakab Aceh Tenggara (Agara), Ali Surahman, mengungkapkan bahwa ada enam desa

6 Desa di Agara Diklaim Sumut
AFP
Taman Nasional Gunung Leuser, dikagumi keindahannya oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. 

* Berada di Kecamatan Leuser
* Termasuk 6 Ha Kebun Sawit di Babul Makmur

KUTACANE - Asisten I Setdakab Aceh Tenggara (Agara), Ali Surahman, mengungkapkan bahwa ada enam desa di Kecamatan Leuser yang diklaim oleh Pemerintah Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Karo.

Hal itu diungkapkan Ali Surahman saat dikonfirmasi Serambi, Minggu (18/11), terkait belum jelasnya persoalan tapal batas Agara dan Tanah Karo sehingga membuat beberapa hektare kebun sawit diklaim masuk wilayah Hak Guna Usaha (HGU) salah satu perusahaan perkebunan.

Ali Surahman mengatakan, persoalan tapal batas itu memang sampai saat ini belum ada penyelesaian. Selain enam hektare kebun sawit di Kecamatan Babul Makmur yang dikuasai salah satu perusahaan, juga ada enam desa di Kecamatan Leuser yang diklaim Sumut masuk ke dalam wilayah Tanah Karo.

“Ada enam desa di Kecamatan Leuser yang diklaim Sumut masuk ke dalam wilayah Tanah Karo, yaitu Desa Bintang Alga Musara, Kute Bukit Meriah, Kute Tanjung Sari, Kande Mende, Kute Kompas, dan Kute Bukit Bintang Indah,” sebut Asisten I Setdakab Agara ini.

Untuk diketahui, jumlah desa di Kecamatan Leuser secara keseluruhan ada 23 desa. Dengan adanya klaim dari Sumut terhadap enam desa di dalamnya, maka desa yang berada di bawah Kecamatan Leuser tinggal 17 lagi, yakni Akhih Majile, Bunbun Alas, Bunbun Indah War, Gaye Sendah, Gunung Pak-Pak, Hakhapen, Laut Tawar, Lawe Sekhakut, Naga Timbul, Permata Musara, Punce Nali, Sade Ate, Sepakat Leuser, Suka Damai, Tanah Khekhine, Tunas Mude, dan Ukhat Peseluk.

Ali Surahman mengatakan, persoalan tapal batas ini telah muncul sejak tahun 2007 dan hingga sekarang belum terselesaikan. Pihaknya mengaku telah pernah membahas persoalan ini dengan pihak Provinsi Aceh, yakni dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pemerintahan Aceh, serta pihak terkait lainnya.

“Saat ini, sedang dilakukan pengumpulan data-data aset Pemkab Agara yang ada di Kecamatan Leuser, seperti fasilitas sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan lainnya,” ujarnya.

Selain data tersebut, lanjut Ali, juga tengah disiapkan peta wilayah Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Tanoh Karo, Sumatera Utara. Data dan peta batas wilayah itu selanjutnya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 26 November 2018.

“Disanalah nanti Kemendagri yang akan menentukan batas-batas wilayah antara Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara,” demikian Ali Surahman.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, M Salim Fakhri, meminta Pemerintahan Aceh agar secepatnya menyelesaikan persoalan tapal batas Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dengan Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara.

“Ini harus diselesaikan Pemerintah Aceh dan Pemkab Agara bersama Pemerintah Provinsi Sumut,” ujar M Salim Fakhri.

Karena persoalan tapal batas ini akan dibahas di Kemendagri, Salim mengaku siap mengawal persoalan tapal batas ini hingga selesai.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Mendagri nanti pihaknya juga akan meminta agar persoalan perambahan hutan di Kecamatan Leuser agar diselesaikan agar tidak konflik antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Sebelumnya sempat terjadi proses hukum dan ini harus diselesaikan agar tidak muncul konflik baru antara masyarakat dengan pihak kehutanan maupun TNGL,” kata Salim Fakhri.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved