Droe Keu Droe

Wali Negara atau Wali Nanggroe?

MEMBACA beberapa tulisan yang mengulas tentang Wali Nanggroe, termasuk pandangan beragam yang berkembang

Wali Negara atau Wali Nanggroe?
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

MEMBACA beberapa tulisan yang mengulas tentang Wali Nanggroe, termasuk pandangan beragam yang berkembang selanjutnya yang dinisbahkan kepada Tgk Hasan Tiro, saya ingin menambahkan informasi mengenai makna kata “Wali Nanggroe” itu sendiri yang cenderung a historis, karena tidak merujuk pada buku atau tulisan Tgk Hasan Tiro itu sendiri di mana beliau tidak pernah mengatakan sebagai Wali Nanggroe melainkan sebagai Wali Negara.

Sepengetahuan saya, kata “Wali Nanggroe” dengan “Wali Negara” adalah berbeda maknanya. Sebutan “Wali Nanggroe” tidak lepas dari konteks sejarah Aceh, sehingga kata “Nanggroe” bukan bahasa Aceh terjemahan yang tepat untuk “Negara”, karena kata “Negara” bahasa Acehnya adalah “Neugara”, sedangkan kata “Negeri” dalam bahasa Aceh adalah “Nanggroe” (Kamus Indonesia-Aceh, oleh M Hasan Basri, hlm. 626, Yayasan Cakra Daru, 1994).

Almarhum Tgk Hasan di Tiro sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Wali Nanggroe melainkan sebagai Wali Negara sejak 1976. (Sumber: buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tgk Hasan di Tiro, kolom The Genealogy of the Tengku Chik di Tiro, hlm. 141 dan juga terjemahan buku Jum Meurdéhka, Seuneurat Njang Gohlom Lheuëh pada kolom yang sama).

Silsilah sebagai Wali Negara tersebut sebagai berikut: 1. Tgk Sjech Muhammad Saman (1874-1891); 2. Tgk M Amin (1891-1896); 3. Tgk Bèd/Ubaidullah (1896-1899); 4. Tgk. Lambada (1899-1904); 5. Tgk Mahjeddin (1904-1910); 6. Tgk Ma’at (1910-1911); 7. Tgk M Hasan (1976-2010).

Sedangkan informasi yang terdapat dalam buku beliau yang lain di antaranya, Acheh - New Birth of Freedom yang diterbitkan oleh parlemen Inggris, House of Lords, 1 Mei, 1992, dalam appendix II, nama Tengku Hasan di Tiro termaktub sebagai penguasa (ruler) Aceh yang ke-41, yang dimulai pada Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) sampai kepada dirinya (1976-2010). Sekali lagi, dari semua tulisan buku beliau, almarhum Tgk Hasan di Tiro cenderung mengatakan kalau dirinya sebagai Wali Negara, bukan Wali Nanggroe.

Penurunan makna pemahaman kata Wali Negara menjadi Wali Nanggroe serupa seperti pemaksaan kata Aceh yang beridentitas sebagai sebuah bangsa kini menjadi sebuah suku. Padahal, suku di Aceh itu misalnya Suku Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Gayo Luwes, Kluet, Simeulue, Singkil, Tamiang.

Asnawi Ali
Örebro, Swedia Email: aliasnawi@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved