SETARA Institute Sebut Ada Motif Kepentingan Politik Dibalik Pelaporan Grace Natalie

Ketum PSI tersebut justru sedang mengingatkan masalah serius konstruksi hukum Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

SETARA Institute Sebut Ada Motif Kepentingan Politik Dibalik Pelaporan Grace Natalie
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, berkaitan dengan pernyataannya untuk tidak akan mendukung Peraturan Daerah berdasarkan agama.

Dalam pidato sambutan pada acara peringatan hari ulang tahun keempat PSI di BSD, Tangerang, Grace menyatakan PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.

PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada penutupan rumah ibadah secara paksa.

Terhadap kasus tersebut, SETARA Institute menyampaikan bahwa secara substantif tidak ada yang salah dengan pernyataan Grace, bila dikaitkan dengan masalah aktual jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional warga yang diatur oleh UUD NRI tahun 1945.

Baca: 10 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya, Cocok Dibagi di Sosmed

Baca: Digerebek di Kamar Bersama Angel Lelga, Fiki Alman Sempat Tantang Vicky Prasetyo Pakai Kalimat Ini

Ketum PSI tersebut justru sedang mengingatkan masalah serius konstruksi hukum Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

"Begitu banyak regulasi daerah yang bersifat diskriminatif dalam aneka bentuk, dari surat edaran hingga peraturan daerah, dengan mengekspresikan keberpihakan hanya pada kelompok tertentu berdasar agama, jender, etnisitas, dan sebagainya," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangannya, Senin (19/11/2018).

SETARA instutute, kata Hendardi, Komnas Perempuan mencatat 421 peraturan diskriminatif di tingkat daerah, yang bertentangan dengan spirit kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi negara.

"Dalam catatan SETARA, hingga Desember 2017, terdapat 71 regulasi di tingkat lokal yang diskriminatif, intoleran, dan melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan, salah satunya dalam bentuk favoritisme pemerintah daerah berdasarkan keberpihakan pada kelompok agama tertentu, khususnya mayoritas," papar Hendardi.

Baca: Sempat Kecolongan, Aceh United Kalahkan PSMP Mojokerto

Baca: Dubes Myanmar: Nelayan Aceh yang Meninggal Sudah Dikebumikan Secara Islam

Lebih lanjut, Hendardi menyebut, SETARA Institute untuk kesekian kalinya mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan moratorium penggunaan pasal-pasal penodaan agama baik pasal 156a KUHP, UU No 1/PNPS/1965 maupun UU No 11 tahun 2008 tentang UU ITE.

Halaman
12
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved