Abi Lampisang Mengadu ke Ombudsman

Polemik belum terbentuknya panitia seleksi pemilihan calon Wali Nanggroe masih menggelinding dan terus dipertanyakan

Abi Lampisang Mengadu ke Ombudsman
Dok. Ombudsman Aceh
Ulama Aceh, Tgk H Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang bersama rombongan mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Senin (19/11/2018). 

* Terkait belum Dibentuk Pansel Calon Wali Nanggroe

BANDA ACEH - Polemik belum terbentuknya panitia seleksi pemilihan calon Wali Nanggroe masih menggelinding dan terus dipertanyakan. Di sisi lain, masa jabatan Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018.

Banyak pihak mempertanyakan masalah itu, termasuk ulama Aceh, Tgk H Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang. Abi Lampisang bahkan mengadukan persoalan itu ke Ombudsman Perwakilan Aceh, Senin (19/11).

“Kami datang ke sini (Kantor Ombudsman Aceh) ingin berkonsultasi dan membuat pengaduan, yaitu terkait belum dibukanya seleksi calon Wali Nanggroe. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa jabatan Wali Nanggroe yang sekarang sudah mau habis,” kata Abi Lampisang kepada Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.

Informasi itu disampaikan kepada Serambi oleh Taqwaddin, kemarin. Taqwaddin mengatakan, Abi Lampisang mempertanyakan hal itu karena ia mendukung kehadiran Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe di Aceh.

“Kami sangat mendukung adanya Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe, selain amanah undang-undang juga merupakan kekuatan pemersatu rakyat. Sehingga tugas dan fungsi Wali Nanggroe harus lebih aktif dan hal ini ke depan juga harus disosialisasikan supaya masyarakat paham,” kata Abi Lampisang.

Sementara Taqwaddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. “Insya Allah laporan ini akan segera kita tindaklanjuti, apalagi mengingat masa jabatan yang sudah tidak lama lagi yang diemban oleh Wali Nanggroe yang sekarang,” katanya.

Dia mengatakan, akan minta klarifikasi kepada pihak Katibul Wali Nanggroe dan pihak lain terkait masalah itu supaya segera diselesaikan. “Karena ini (Selasa) hari libur. Besok (hari ini) kami akan proses dengan meminta klarifikasi kepada pihak Katibul Wali,” kata Taqwaddin.

Penulis buku Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe ini juga menyampaikan sebetulnya aturan tentang Wali Nanggroe sudah ada sebelum adanya MoU Helsinki, yaitu diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Jadi, lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini, pengaturan yang sudah ada dalam UU Otsus NAD tersebut kemudian diperkuat dalam MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Dengan adanya MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI telah mengikat kedua belah pihak, apalagi kemudian dipertegas lagi keberadaannya dalam UUPA dan Qanun Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Sehingga wacana dan usulan pembubaran LWN adalah kontra produktif dengan semangat perdamaian dan UUPA,” pungkas Taqwaddin. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved