Ratusan Honorer K2 Demo DPRK

Ratusan honorer kategori dua (K2), yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi dalam lingkup Pemkab Aceh Barat

Ratusan Honorer K2 Demo DPRK
SERAMBI/RIZWAN
RATUSAN honorer K2 di Aceh Barat melancarkan demo menuntut CPNS ke DPRK setempat, Senin (19/11).

* Tuntut Diperjuangkan Jadi CPNS dan Ungkap Dugaan Pungli

MEULABOH - Ratusan honorer kategori dua (K2), yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi dalam lingkup Pemkab Aceh Barat, Senin (19/11), berdemo ke Gedung DPRK setempat. Mereka menuntut agar DPRK turut memperjuangkan mereka untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Selain itu, mereka juga membeberkan dugaan pungutan liar (pungli) beberapa tahun silam dalam penerimaan CPNS, sehingga para pendemo ini mempertanyakan proses hukum kasus tersebut. Selain berorasi menggunakan pengeras suara, tuntutan mereka juga ditulis di kartun.

Dalam orasi itu, massa mendesak DPRK dan Pemkab segera memperjuang nasib honorer yang berjumlah melebihi 500 orang. Honorer K2 sudah diverifikasi semua tahapan, tetapi DPRK dan Pemkab masih kurang peduli. “Mohon bapak dewan dan pemerintah perjuangkan nasib kami,” teriak seorang honorer.

Dalam aksi yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut turut pula disuarakan terhadap dugaan pungli dalam penerimaan CPNS dari honorer terjadi beberapa tahun silam. Bahkan seorang peserta aksi menunjukan dua fotokopi kuitansi bukti adanya penyerahan uang kepada oknum pejabat Pemkab Rp 15 juta dan Rp 45 juta pada 2012 dan 2015. “Ini bukti. Kenapa bisa ada penyerahan uang seperti ini,” ujar Irfan Marunduri kepada wartawan.

Selain bukti kuitansi, peserta demo juga memperlihatkan sejumlah kliping koran bahwa persoalan pungli dan CPNS siluman pernah diusut oleh polisi di Aceh Barat beberapa tahun silam tetapi sejauh ini tidak ada kejelasan kasusnya. “Ini pernah diusut. Kami mempertanyakan lanjutan kasus itu. Ini lihat,” kata Irfan.

Menurutnya, honorer berharap tidak dibeda-bedakan dalam pengangkatan menjadi CPNS dan jangan ada praktik pungli. “Kami honorer sudah lama mengabdi. Kami honorer meminta diangkat menjadi CPNS,” pintanya.

Kedatangan para pendemo ini diterima Ketua DPRK Ramli SE, didampingi Wakil Ketua DPRK Usman dan Samsi Barmi serta sejumlah anggota DPRK, namun aksi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena polisi tidak mengizinkan dengan dalih peserta aksi belum mengurus izin ke polisi.

Begitu pun, aksi para honorer ini tetap ditanggapi Ketua DPRK, Ramli dan Kabag Ops Polres Aceh Barat. Setelah itu, massa kembali membubarkan diri dengan rasa kekecewaan. Namun mereka menyepakati akan kembali melancarkan aksi demo ke DPRK, Kamis besok luas.

Menanggapi aspirasi para pendemo itu, Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE di depan honorer menyatakan DPRK siap menampung aspirasi dari honorer. Namun saat ini sedang pembahasan RAPBK. Tentu perlu dijadwalkan kembali untuk didengarkan aspirasi honorer, sekaligus akan dipanggil pihak Pemkab guna dipertanyakan dan dicarikan jalan keluar soal honorer K2 di Aceh Barat.

Sedangkan Kabag Ops Polres Kompol M Masril di depan massa mengatakan bahwa setiap akan menyampaikan aspirasi harus dilaporkan terlebih dahulu ke polisi, yakni minimal 3 kali 24 sehingga polisi tentu akan mengawal setiap pelaksaan aksi. Namun terhadap aksi hari ini (dua hari lalu itu) baru dilaporkan ketika akan digelar, sehingga hal ini tidak dibenarkan. (riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved