Menjadikan Manusia ‘Setengah Dewa’

HASIL kajian Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2004-2017 menunjukkan bahwa pengadaan barang

Menjadikan Manusia ‘Setengah Dewa’
IST

Oleh Kurdi

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

HASIL kajian Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2004-2017 menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa (tender) merupakan jenis korupsi peringkat pertama di Indonesia. Terdapat lebih kurang 171 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh lembaga KPK (presentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/LKPP, 19 Juli 2018). Belum lagi kasus yang sama yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Potret suram ini menempatkan Indonesia diperingkat ke 96 dari 180 negara berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dilakukan oleh Transparency International (Detik.com, 22/2/2018).

Kasus-kasus terkait pengadaan barang dan jasa juga terjadi di Aceh. Masih segar dalam ingatan kita Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK terhadap Gubernur Aceh nonaktif beserta kawan-kawan (Serambi, 4/7/2018), sampai saat ini kasusnya masih bergulir di KPK. Selang empat bulan kemudian, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Aceh Barat melakukan OTT terhadap pejabat Disdik Aceh Barat (Serambi, 24/8/2018). OTT berlanjut di Aceh Utara terhadap pejabat Disdikbud Aceh Utara oleh Tim Saber Pungli Aceh (Serambi, 19/9/2018).

Berbagai terobosan cepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Inpres No.1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mampu melahirkan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kolaborasi antara Kemendagri, Kemenpan RB dan LKPP telah mempercepat lahirnya regulagi terkait kelembagaan dan sumber daya manusia dari pelaku pengadaan barang dan jasa. Puncaknya, ditandatangani Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018 (Kompas.com, 2/8/2018).

Namun demikian, ada beberapa catatan penting dari penulis terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku pengadaan barang dan jasa seperti pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pokja pemilihan, sehingga para pelaku pengadaan dapat menjadi “manusia-manusia setengah dewa”.

Perbaikan honor
Tidak dapat dipungkiri bahwa beban kerja pokja pemilihan (dulu dikenal dengan panitia lelang) sangat berat. Sebagai contoh, untuk proyek APBA 2018 terdapat 10.872 paket yang dilelang dengan pagu Rp 4,8 triliun (Serambi, 2/4/2018). Sedangkan untuk kabupaten, misalnya Aceh Barat terdapat 758 paket dengan pagu Rp 206 miliar yang dilelangkan (SiRUP.lkpp.go.id, 14/11/2018). Rata-rata paket untuk per kabupaten yang lain di Aceh tidak jauh beda dengan kabupaten Aceh Barat.

Jangan terkejut, jika honor panitia pokja di beberapa kabupaten yang dianggarkan tidak melebihi Rp 100 ribu per paket, bahkan di beberapa tempat honor pokja tidak disediakan. Ini, pada akhirnya meski regulasi sudah cukup baik, tetap akan membuka perilaku penyimpangan. Perpres No.16 Tahun 2018 memberi ruang perbaikan honor untuk pelaku pengadaan, penulis mengusulkan sistem honor per paket yang selama ini digunakan di daerah lebih tepat dijadikan per bulan dengan besaran dikaitkan dengan efisiensi dari sisa tender yang dihasilkan.

Usulan ini tidak berlebihan, namun didasarkan pertimbangan bahwa pelaku pengadaan rata-rata berdasarkan data dari 2008-2015 menghasilkan efisiensi sebesar 11,9% dari pagu anggaran (presentasi LKPP, 19/7/2018). Efisiensi ini yang biasa kita sebut dengan sisa tender dan selanjutnya menjadi Silpa dalam struktur APBK/APBA sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Selanjutnya, bagaimana posisi honor untuk kepala daerah sebagai penguasa pengguna anggaran jika kita meminjam istilah dari Permendagri No.13 Tahun 2016? Seharusnya, jika pelaku pengadaan mendapatkan honor, maka sudah sepantasnya penguasa pengguna anggaran juga diberikan honor dengan memertimbangkan nilai Silpa yang dihasilkan. Solusi ini, setidaknya telah menjadikan mereka sebagai “manusia-manusia setengah dewa” yang diharapkan dapat menekan dan mencegah korupsi di bidang pengadaan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved