Pengesahan RAPBA Diundur Desember

RAPBA 2019 yang sebelumnya pernah dijanjikan DPRA disahkan pada akhir bulan November 2018

Pengesahan RAPBA Diundur Desember
DOK.DPRA
Sulaiman Abda 

BANDA ACEH - RAPBA 2019 yang sebelumnya pernah dijanjikan DPRA disahkan pada akhir bulan November 2018, kini jadwalnya berubah kembali. Pimpinan DPRA manargetkan RAPBA 2019 tersebut akan disahkan pada Desember 2018. Penundaan tersebut terjadi karena tahapan pembahasan program dan besaran anggaran baru selesai Selasa (20/11) kemarin.

“Pimpinan dan anggota dewan memperkirakan pengesahan RAPBA 2019 itu dilaksanakan pada minggu ketiga atau keempat bulan Desember 2018,” kata Plt Ketua DPRA Sulaiman Abda kepada Serambi, Rabu (21/11), di ruang kerjanya.

Dikatakan, proses pembahasan RAPBA 2019 senilai Rp 15,8 triliun itu masih panjang. Saat ini baru selesai pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Hasil pembahasan bersama antara komisi dewan dengan mitra kerja SKPA, menurut Sulaiman Abda, baru tuntas Selasa (20/11) kemarin di tingkat Badan Anggaran DPRA. Pada Rabu (21/11) kemarin, Badan Anggaran menyerahkan bahan hasil pembahasan KUA dan PPAS 2019 antara Komisi dengan SKPA kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk diinput ke dalam sistem jaringan keuangan daerah.

Setelah semua program dan kegiatan hasil pembahasan komisi dengan SKPA diinput ke dalam sistem jaringan keuangan daerah, tahap berikutnya adalah Banggar Dewan dengan TAPA dan Plt Gubernur duduk kembali untuk menyepakati program dan besaran anggaran belanja pembangunan yang akan ditetapkan dalam dokumen KUA dan PPAS 2019, sebagai cikal bakal dokumen RAPBA 2019.

Besaran belanja pembangunan yang diusul gubernur dalam dokumen KUA dan PPAS 2019 nilainya Rp 15,8 triliun. Setelah dilakukan pembahasan antara komisi dewan dengan SKPA, apakah ada penambahan atau pengurangan, akan disepakati dalam rapat Banggar Dewan dengan Plt Gubernur dan TAPA. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan besaran belanja pembangunan untuk tahun 2019, baru dilanjutkan dengan penandatangan bersama dokumen KUA dan PPAS 2019. Namun, dokumen tersebut sampai Rabu siang kemarin belum disepakati.

Menurut Sulaiman Abda, DPRA berharap RAPBA 2019 itu secepatnya disahkan. Akan tetapi, sebelum sampai pada tahapan pengesahan, masih ada beberapa tahapan lainnya, termasuk penyusunan kembali hasil pembahasan komisi dengan SKPA.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Jamaluddin yang ditanyai Serambi mengatakan, setelah pihaknya menerima hasil pembahasan program, kegiatan, dan besaran anggaran belanja pembangunan untuk tahun 2019, langkah berikutnya adalah menginput kembali ke dalam jaringan keuangan Pemerintah Aceh.

“Semua program, kegiatan, yang telah dibahas dan disetujui bersama harus dimasukkan kembali ke dalam sistem jaringan keuangan Pemerintah Aceh, yang akan dijadikan dasar bagi pembayaran program proyek dan kegitan jika nanti qanun APBA sudah disahkan dalam sidang paripurna,” kata Jamaludin.

Untuk menginput program dan kegiatan yang sudah dibahas bersama ke dalam sistem jaringan keuangan Pemerintah Aceh, kata Jamaluddin, pihaknya butuh waktu 3-4 hari. Ini artinya, penginputan program dan kegiatan yang sudah dibahas dan disepakati bersama baru akan selesai pada Senin pekan depan.

Lamanya pembahasan RAPBA 2019 menjadi qanun, kata Jamalauddin, tinggal empat minggu lagi. Waktu yang tinggal sedikit lagi itu, hendaknya bisa dimanfaatkan kedua belah pihak untuk seefisien mungkin agar RAPBA 2019 bisa disahkan menjadi qanun tidka melewati tenggat waktu. “Kalau legislatif dan eksekutif sudah sepakat RAPBA 2019 diqanunkan, insya Allah bisa terlaksana dengan cepat, “ ujar Jamaluddin.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved