Opini

Politik ‘Fastabiqul Khairat’

ABDILLAH Toha (AT) dalam opininya menyatakan bahwa saat ini banyak ulama yang berbicara politik di luar struktur

Politik ‘Fastabiqul Khairat’
SERAMBINEWS.COM/IST
Foto kolase Sandiaga Uno dalam safari politik di Aceh 

Oleh Marah Halim

ABDILLAH Toha (AT) dalam opininya menyatakan bahwa saat ini banyak ulama yang berbicara politik di luar struktur kekuasaan dan bukan anggota partai serta berpihak pada figur atau partai tertentu. Dia membandingkan dengan era 1950-an yang menurut beliau para ulama lebih obyektif, karena mereka lebih memperjuangkan nilai-nilai Islam. Tulisan beliau kemudian mengerucut pada pembahasan kedudukan politik dalam perspektif Islam. Menurutnya, Nabi tidak pernah berpolitik praktis dan tidak pernah membentuk negara bangsa seperti yang dialami saat ini (Kompas, 4 Agustus 2018).

Konstruk gagasan atau perspektif yang hendak dibangun oleh (AT) tersebut ingin menegaskan seolah ulama yang di luar struktur kekuasaan dan bukan anggota partai tidak berhak untuk bersuara. Pernyataan ini menunjukkan kerabunan politik yang hanya melihat politik dari satu sisi. Jika anggota parpol saja berhak berbicara politik, maka untuk apa parpol mengklaim dukungan dan pengikut, sebab dukungan pada parpol sesungguhnya adalah dukungan pada gagasan yang diperjuangkannya, bukan semata pada lambang atau namanya.

Bernegara adalah berpolitik dengan sendirinya. Konstitusi menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat selama masih dalam koridor kepatutan. Berparpol hanyalah satu cara untuk menggalang dukungan terhadap gagasan politik dan cara untuk terlibat langsung secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa masuk menjadi pengurus parpol hanyalah satu cara untuk lebih aktif mempengaruhi, bahkan berperan langsung terhadap pengambilan keputusan, tetapi bukan satu-satunya cara. Konstitusi juga membuka saluran melalui organisasi masyarakat (ormas), bukan secara individual untuk memberi alternatif saluran mana yang digunakan. Intinya bagaimana suatu gagasan untuk kebaikan bersama dapat diterima dan diterapkan dalam bentuk kebijakan.

Secara logika, siapapun yang mengkonstruk logika kebajikan harus menyandingkan atau memperbandingkan dengan lawan binernya untuk menghasilkan konstruk yang baik. Sama saja menyatakan kecantikan harus diperbandingkan dengan lawannya kejelekan. Jadi bukanlah hal yang salah dan ganjil jika ulama atau tokoh agama menganalisis praktik politik yang berseberangan dengan apa yang disuarakan oleh agama. Karena itulah dalam kajian ilmu keislaman, politik dianggap bagian dari kajian ushuluddin, karena obyek materinya adalah kebaikan dan kebajikan itu sendiri.

‘Fastabiqul khairat’
Satu mindset yang perlu dijadikan konvensi bersama menjelang pemilu ini adalah bahwa 9 April 2019 bukanlah ajang untuk berebut kekuasaan, tetapi ajang berebut kebajikan (fastabiqul khairat). Secara dangkal seolah politik itu hanya berebut kekuasaan, tetapi haruslah kita sebut kekuasaan untuk berbuat baik. Karena negara manapun, visi yang menjadi tujuan bernegara atau bermasyarakat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas untuk masyarakatnya. Ketika banyak orang yang memersoalkan ulama atau tokoh agama berpolitik praktis, tanpa sadar itu adalah ekspresi dari mindset yang keliru dan bisa menyesatkan. Mindset ini berupaya memisahkan secara hitam putih antara agama dan politik. Ada kesan seolah agama adalah urusan akhirat dan politik adalah urusan dunia; jadi politik seolah harus bebas dari pengawasan dan kerangka agama.

Agama dan politik bukanlah hal untuk dihadapkan secara biner. Agama adalah nilai-nilai yang dipegang manusia untuk membuat aktivitas hidupnya lebih berkualitas. Hanya makhluk yang berakal yang berkepentingan dengan nilai-nilai yang konstruktif untuk kehidupannya. Nilai-nilai itu kemudian dikontekskan sehingga muncullah tema-tema seperti saat ini seperti hak asasi manusia, gender, demokrasi, konstitusionalisme, dan sebagainya yang merupakan kristalisasi atau kontekstualisasi dari ajaran agama.

Ketika tokoh agama muncul di gelanggang politik misalnya isu pencapresan itu menandakan bahwa eksistensi agama dalam kancah perpolitikan nasional tidak bisa diabaikan.

Sejak awal kemerdekaan keberadaan mereka dalam arus utama politik nasional tidak bisa dinafikan. Kebanyakan dari founding fathers bangsa ini adalah tokoh-tokoh agama yang bukan hanya berceramah tetapi juga aktif berjuang di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial. Mereka disebut tokoh agama karena mendasarkan gagasan-gagasan politiknya berbasis ajaran agama yang bisa dipastikan pararel dengan gagasan politik di negara manapun.

Jika mindset-nya kita ubah, maka formulanya agama dan politik sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kebaikan. Agama menetapkan kebaikan-kebaikan apa saja yang harus diwujudkan agar dan politik adalah upaya mewujudkan kebaikan. Agama adalah idealisme tertinggi dalam jiwa manusia, sehingga ia dianggap sebagai tuntunan untuk memberi gambaran ideal dari eksistensi seseorang terhadap diri, masyarakat, dan lingkungannya. Di sisi lain politik adalah upaya membangun kerja sama ke arah gambaran yang diberikan agama. Misalnya, agama menyatakan untuk memerangi kemiskinan, perlindungan perempuan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Semua tujuan tertinggi bernegara hakikatnya adalah gambaran jiwa bangsa itu dan bangsa yang mengusung ide itu adalah bangsa-bangsa yang beragama. Jadi tidak ada dan tidak pantas memertentangkan agama dan politk.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved