Salam

Netralitas ASN, Mungkinkah?

Di tengah kasak-kusuk para peserta pilpres dan para peserta pemilu legislatif berkampanye, pihak yang paling sering

Netralitas ASN, Mungkinkah?
ist
Peringatan tegas kepada seluruh PNS dalam lingkup pemerintah menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaa Pilkada 2018 pada apel upacara perdana.

Di tengah kasak-kusuk para peserta pilpres dan para peserta pemilu legislatif berkampanye, pihak yang paling sering diperingatkan adalah aparatur sipil negara (ASN). Sebab, dengan jumlahnya yang mencapai 4,5 orang, jika mereka memihak ke salah satu kubu, pastilah akan berpengaruh sangat signifikan.

Justru itulah, ASN atau PNS selalu diwanti-wanti agar bersikap netral selama masa kampanye. Bahwa nanti mereka harus memilih salah satunya, tentu itu hak yang diberi undang-undang kepada mereka. ASN ini adalah warga negara yang hanya memiliki hak pilih. Seorang ASN akan punya akses atas hak dipilih apabila ia mengajukan pengunduran diri atau pensiun dari status sebagai ASN.

Seorang akademisi mengatakan, berharap ASN bersikap netral seperti pungguk merindukan bulan. Sebab, ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang secara garis komando, kedua aparat negara yang berpangkat dan berseragam khas ini menjadi kokoh kenetralannya karena dari atas hingga ke bawah tidak memiliki hak suara sehingga sikap netralnya agak gampang terjaga. “Sedangkan dalam tubuh ASN, pucuk pimpinannya ditentukan oleh pemilihan suara, baik di daerah maupun di pusat. Dengan demikian, sikap netralnya bisa goyah karena perintah pimpinan. Celakanya, aparat tersebut bisa secara berantai dan sembunyi-sembunyi menularkan keberpihakannya sampai ke level bawah,” kata akademisi tadi.

Jadi, kalau ASN harus memiliki integritas --dan itu memang penting-- maka integritas itu ditujukan untuk negeri dan bangsanya. Oleh sebab itu, integritas tersebut jangan dibelokkan untuk sejumlah pihak yang sedang berambisi menjadi penguasa. Integritas ASN harus kepada publiknya agar kebutuhan publik dapat dilayani secara baik walaupun mengabaikan kepentingan politik penguasanya.

Namun, tak gampang membebaskan ASN dari kebimbangannya untuk netral sebab di sisi lain hak pilih mereka diperebutkan oleh sejumlah pencari kekuasaan, terutama atasan mereka sendiri. Karena itulah, berharap ASN bersikap netral dalam setiap Pilkada atau Pilpres, adalah sesuatu yang rada nggak mungkin.

Lihaltah, seorang penulis mengatakan, “Atas nama netralitas, negara tenggelam dalam paranoid politik sendiri. Netralitas ASN bukan lagi demi memastikan pelayanan publik, tetapi jauh terjebak ada aktivitas mengontrol tubuh dan pikiran ASN. ASN diatur untuk tidak berkomentar, like, posting, dan lain-lain di media sosial. Tidak hanya tubuh, pikiran politik ASN pun diatur demi mengabdi pada kata ‘netralitas’. Padahal, jika Pilpres mulai digelar, pemerintah membuat kebijakan pembukaan CPNS atau menaikkan gaji ASN yang tak peduli risiko inflasi ekonomi.

Tetapi itulah politik. Aturan dibuat untuk politik. Politik merancang aturan demi politik an sich.” Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved