Biaya Pilih Wali Capai Rp 1,7 M

Di tengah polemik keberadaan Lembaga Wali Nanggroe menjelang berakhirnya jabatan Tgk Malik Mahmud Al-Haytha

Biaya Pilih Wali Capai Rp 1,7 M
IST
SYAIBA IBRAHIM,Katibul Wali

BANDA ACEH - Di tengah polemik keberadaan Lembaga Wali Nanggroe menjelang berakhirnya jabatan Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, mencuat informasi baru tentang pengalokasian anggaran sebesar Rp 1,7 miliar untuk pemilihan Wali Nanggroe. Dana sebesar itu dialokasikan untuk proses pemilihan hingga pengukuhan dengan upacara adat secara merakyat dan meriah.

Informasi tersebut diketahui Serambi dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, Sabtu (24/11). Ombudsman sendiri memperoleh informasi saat berkunjung ke Kantor Keurukon Katibul Wali, Rabu (21/11) guna mencari informasi terkait pemilihan Wali Nanggroe.

“Katibul Wali sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,7 miliar untuk kebutuhan proses pemilihan Wali Nanggroe hingga pengukuhannya dengan upacara adat secara merakyat dan meriah atau dalam bahasa Aceh disebut gurangsang,” kata Taqwaddin sebagaimana keterangan dari Keurukon Katibul Wali dalam pertemuan tersebut.

Katibul Wali, Drs H Syaiba Ibrahim yang dikonfirmasi Serambi membenarkan pengalokasian anggaran tersebut. Awalnya Syaiba menanyakan kembali dari mana Serambi memperoleh informasi itu. Saat diberi tahu dari Ombudsman, Syaiba pun mengakuinya. “Iya benar,” kata Syaiba.

Namun, dia menjelaskan, anggaran Rp 1,7 miliar untuk proses pemilihan Wali Nanggroe dan pengukuhan itu sifatnya standby. Artinya anggaran itu sudah dialokasikan dan baru akan digunakan jika memang proses pemilihan akan dilakukan. “Dana itu standby, belum kita pakai, kalau memang proses pemilihan tidak terlaksana ya tidak cair uang itu,” kata Syaiba Ibrahim.

Syaiba juga membenarkan, dana Rp 1,7 miliar yang dialokasikan itu, selain untuk proses pemilihan Wali Nanggroe juga untuk pemilihan Tuha Peut hingga pengukuhan. “Jadi semuanya di situ, bukan hanya pemilihan wali saja. Tapi ya itu tadi, kalau memang proses pemilihan tidak terlaksana, dana itu ya tidak cair,” katanya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengatakan, menurut keterangan yang diperoleh dari Keurukon Katibul Wali, mengacu pada Pasal 117 dan Pasal 118 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, masa jabatan Wali Nanggroe adalah lima tahun sejak tanggal pengukuhan.

Dan, Wali Nanggroe dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Sehingga jika mengacu tanggal pengukuhan Tgk Malik Mahmud pada 16 Desember 2013, maka pada 16 Desember 2018 masa jabatan Wali Nanggroe yang sekarang akan berakhir,” katanya.

Terkait anggaran, Taqwaddin mengatakan, Lembaga Wali Nanggroe tunduk pada sistem anggaran dan akutansi pemerintah. Menurutnya, ada aturan yang jelas dan tegas tentang hal ini. Manakala masa jabatan Wali Nanggroe berakhir pada 16 Desember 2018 maka akan menimbulkan konsekwensi persoalan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rutinitas Wali Nanggroe yang dibantu oleh 53 staf. “Seperti pamsus, pamtup, staf khusus, ADC, sopir, aspri, juru masak, dan pengeluaran lainnya terkait berbagai macam tunjangan,” katanya.

Ombudsman juga memperoleh informasi hingga saat ini belum adanya komisi pemilihan Wali Nanggeoe. Ombudsman juga mempertanyakan apakah semua susunan kelembagaan Wali Nanggroe sudah lengkap terisi, menurut Katibul Wali, sturktural itu belum lengkap.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved