Salam

Anggaran Besar, Kinerja WN Harusnya Teukur

SATU lagi ketakjuban publik terhadap Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tereskpose

Anggaran Besar, Kinerja WN Harusnya Teukur
SERAMBI/SENI HENDRI
MANTAN kombatan GAM Pereulak, Aceh Timur, Nasrul alias Tekong Nahon saat menyampaikan desakan agar Tgk Malik Mahmud Alhaytar mundur dari jabatannya sebagai wali nanggroe, Jumat (16/11). 

SATU lagi ketakjuban publik terhadap Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe (LWN) tereskpose. Kali ini menyangkut pengalokasian anggaran Rp 1,7 miliar untuk pemilihan Wali Nanggroe menyusul akan berakhirnya masa jabatan Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Negara pertama Aceh pada 16 Desember tahun ini.

Sebagaimana disajikan Harian Serambi Indonesia kemarin, anggaran itu dialokasikan untuk proses pemilihan hingga pengukuhan sang Wali dengan upacara adat secara merakyat dan meriah. Nama untuk “kemeriahan” itu pun sudah diancang dalam bahasa Aceh, yakni geurangsang. Entah kekaguman rakyat mana yang ingin “dirangsang” oleh perhelatan akbar itu kelak.

Kesan umum bahwa lembaga ini glamor bahkan boros memang bagai tak pernah berhasil dieliminasi, karena tampaknya memang tak ada niat untuk menyembunyikan, apalagi untuk menyederhanakannya. Publik mungkin masih ingat pernyataan Adnan Beuransyah, Anggota DPRA dari Partai Aceh yang pernah mewacanakan pada tahun 2013 bahwa pengukuhan Wali Nanggroe akan dibuat secara kolosal sehingga perlu dana Rp 50 miliar. Setelah dikritik tajam oleh berbagai pihak, wacana itu kemudian meredup dan pengukuhan Wali Nanggroe akhirnya dilakukan sederhana.

Di sisi lain, jauh sebelum Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, melontarnya wacana bahwa sepeninggal Dr Hasan Tiro maka Wali Nanggroe tak lagi diperlukan, publik memang belum merasakan peran yang signifikan dari kehadiran figur Wali maupun lembaga yang dipimpinnya.

Poin inilah yang kemudian menjadi gugatan sejumlah pihak, di antaranya Mawardi Ismail MHum (mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah), Dr Abdullah Puteh (mantan gubernur Aceh), dan Alfian (Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh, MaTA).

Alfian malah menilai, anggaran besar yang terserap di Wali Nanggroe'>Lembaga Wali Nanggroe tersebut tidak berbasis kinerja. Ia merekomendasikan agar dilakukan audit terhadap anggaran LWN yang telah digunakan dalam lima tahun terakhir. Ke depan pun, jika proses pemilihan Wali Nanggroe untuk periode kedua dilakukan, tetap perlu diperjelas kepada publik dana tersebut digunakan untuk apa saja.

Jujur saja, apa yang diutarakan Alfian layak mewakili aspirasi mayoritas rakyat Aceh. Bahwa aspek kinerja dari seorang Wali Nanggroe pun harus nyata dan terukur, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan untuk gaji dan operasional LWN yang memiliki 53 staf itu harus benar-benar sepadan dengan kiprah dan kontribusinya dalam pembangunan adat dan budaya di Aceh. Kita tunggu cara LWN meyakinkan publik bahwa kehadiran lembaga ini memang diperlukan dan pantas untuk dipertahankan. Tanpa kejelasan itu maka jangan salahkan publik jika terus berpandangan minor terhadap lembaga yang sebenarnya sangat bergengsi ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved