DPRA tak Tahu Rp 1,7 M Dana untuk Pilih Wali

Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee mengatakan DPRA tidak mengetahui adanya plot anggaran sebesar Rp 1,7 miliar

DPRA tak Tahu Rp 1,7 M Dana untuk Pilih Wali
IST
Azhari Cagee 

BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee mengatakan DPRA tidak mengetahui adanya plot anggaran sebesar Rp 1,7 miliar yang dialokasikan untuk proses pemilihan Wali Nanggroe.

Menurut Azhari, dana itu tidak pernah dibahas di DPRA saat pembahasan anggaran akhir tahun lalu. “DPRA tidak mengetahui ada anggaran 1,7 miliar rupiah untuk pemilihan Wali Nanggroe, karena itu dokumen anggaran yang lahir dari peraturan gubernur (pergub), bukan melalui qanun dan tidak dibahas di DPRA. Maka dalam hal ini DPRA tidak mengetahui adanya anggaran tersebut,” kata Azhari Cagee menjawab Serambi kemarin.

Soal anggaran sebesar Rp 1,7 miliar itu, kata Azhari, sebaiknya dikonfirmasikan langsung kepada Plt Gubernur Aceh atau pihak Katibul Wali Lembaga Wali Nanggroe.

Dia menekankan, jika memang seperti pengakuan Katibul Wali, Syaiba Ibrahim bahwa hingga kini unsur perangkat pemilihan Wali Nanggroe belum ada, maka sebaiknya anggaran itu tidak digunakan sama sekali.

Seperti diberitakan sebelumnya, biaya yang digelontorkan untuk proses pemilihan Wali Nanggroe pada akhir tahun ini mencapai Rp 1,7 miliar. Pengalokasian anggaran sebesar itu juga telah dibenarkan oleh Katibul Wali, Syaiba Ibrahim dalam wawancaranya dengan Serambi sebelumnya.

DPRA dalam hal ini tidak menyorot soal anggaran, melainkan soal komisi pemilihan Wali Nanggroe yang hingga kini belum terbentuk. Dalam waktu yang sudah sangat terbatas, DPRA ragu Katibul Wali bisa membentuk semua unsur untuk pemilihan Wali Nanggroe.

Dia menyebutkan, dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe telah diatur segala perihal tentang pemilihan Wali Nanggroe. Pada paragraf dua Pasal 70 disebut bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

“Pada ayat kedua jelas disebutkan bahwa komisi pemilihan Wali Nanggroe ini terdiri atas Majelis Tuha Peuet, Tuha Lapan, mufti, dan juga alim ulama dari semua kabupaten/kota di Aceh,” kata Azhari Cagee sesuai dengan pasal dalam qanun dimaksud.

Lalu siapa yang membentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe? Menurut Azhari, sesuai dengan Pasal 35, komisi pemilihan itu dibentuk oleh Majelis Tuha Peuet yang merupakan salah satu majelis tinggi dalam struktural Lembaga Wali Nanggroe.

“Majelis Tuha Peuet dalam Pasal 35 disebutkan mempunyai beberapa tugas, seperti membentuk dan memberhentikan komisi pemilihan Wali Nanggroe, melaksanakan pemilihan dalam komisi itu, dan juga menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sedangkan saat ini, kata Azhari, Majelis Tuha Peuet belum terbentuk secara defenitif. Menurut keterangan Katibul Wali, dana Rp 1,7 juga akan diplot untuk pemilihan Majelis Tuha Peuet. Oleh karena itu, Azhari meminta Katibul Wali sebaiknya segera mengirim telaah kepada DPRA. “Apa mungkin ini dibentuk dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah, sebaiknya katibul mengirim surat telaah kepada DPRA terkait ini,” kata Azhari Cagee.

Karena Majelis Tuha Peuet masih belum definitif sedangkan perannya adalah membentuk komisi pemilihan, sebaiknya kata Azhari, katibul wali langsung saja mengirim telaah untuk meminta DPRA agar menetapkan kembali Tengku Malik Mahmud Alhaythar--dalam rapat paripurna istimewa--sebagai Wali Nanggroe ke-10.

Menurutnya, ketika unsur pemilihan ataupun struktur kelembagaan Wali Nanggroe belum lengkap dan unsur pemilihan tidak cukup, maka mustahil pemilihan bisa dilakukan. “Jika pemilihan tidak dilakukan tapi langsung ditetapkan, maka dana Rp 1,7 miliar juga bisa dihemat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sebaiknya Tengku Malik Mahmud segera ditetapkan lagi sebagai Wali Nanggroe kesepuluh. Karena hal itu dibolehkan sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang menyebutkan; masa jabatan Wali Nanggroe selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Aturan itu tertuang dalam Pasal 118 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013.

“Kita tunggu permintaan telaah dari Katibul Wali tentang ini. Mengingat sekarang waktu sudah sangat singkat. Kita juga minta Katibul Wali proaktif dalam mendampingi Wali Nanggroe untuk urusan administratif dan aturan-aturan hukum yang ada,” demikian Azhari Cagee. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved