Salam

Problem Guru, Makin Lama Semakin Rumit

Dua hari lalu, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Seperti biasa, setiap peringatan Hari Guru

Problem Guru, Makin Lama Semakin Rumit
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pidie, Murthalamuddin, menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi pada HUT PGRI. SERAMBI/M NAZAR 

Dua hari lalu, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Seperti biasa, setiap peringatan Hari Guru, acaranya tidak pernah gegap gempita, sederhana dan sepi, seperti nasib dan tampilan kebanayakan guru di negeri ini. Paling ada upacara yang diiringi pemberian hadiah juara lomba serta cindera mata kepada guru teladan atau guru berprestasi.

Jika dulu persoalan guru lebih terkait dengan kesejahteraan atau gaji, tapi persoalan sekarang yang paling menonjol ada tiga hal. Pertama, mengenai nasib guru honorer K2 yang tidak jelas. Kedua, mengenai kekurangan guru sekolah pinggiran dan pedalaman karena guru menumpuk di sekolah-sekolah perkotaan. Ketiga, tentang kualitas guru karena banyak guru belum standar atau belum bersertifikasi.

Masalah guru honorer memang problem besar bagi pemerintah negeri ini. Sebab, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hampir setengah dari jumlah guru di Indonesia ternyata masih berstatus tenaga honorer K2, yang menurut Kemendikbud, golongan jika ingin jadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS. Jumlah mereka juga tidak sedikit. Guru bukan PNS di sekolah negeri 735,82 ribu orang dan guru bukan PNS di sekolah swasta 798,2 ribu orang. Sedangkan jumlah honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang. Menurut dia, banyaknya jumlah tenaga guru honorer disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS di Indonesia. Saat ini, Indonesia kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988.133 orang.

Apa yang terjadi di tingkat nasional, juga terjadi di Aceh yang masih kekurangan sekitar 15 ribu guru, bahkan dalam tiga tahun ke depan akan bertambah kurang hingga 20 ribu. Ini disebabkan karena banyaknya guru yang akan memasuki pensiun, terutama para guru Inpres. Sehingga, jika kondisi tidak diantisipasi makanya Aceh akan kekurangan guru dalam jumlah besar dan menganggu proses belajar mengajar.

Sebagai penentu kualitas generasi bangsa masa depan, maka jumlah guru selain harus mencukupi juga harus berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah, khususnya Mendikbud, kerap berjanji memperbaiki kualitas guru. Namun, janji berlalu begitu saja. Hingga saat ini, kehidupan guru honorer masih memilukan. Penantian panjangnya tak kunjung berakhir, dari pengangkatan sebagai guru PNS hingga pemberian gaji sesuai upah minimum kabupaten, kota, provinsi, atau regional. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun belum ada titik terang.

Hari-hari ini, persoalan guru honorer terutama K2 yang pernah dijanjikan diangkat secara khusus tanpa testing, terus menagih janjinya, termasuk berunjuk rasa. Mereka sudah telanjur menggantungkan harapan menjadi guru, itu masalahnya.

Ketika janji pengangangkatan tanpa tes yang kian kabur, beberapa di antara mereka ada yang memilih jalur test CPNS, namun hampir semuanya tak beruntung. Ada yang gugur karena usia, administrasi, dan juga di tingkat tes kamampuan dasar.

Kita tidak tahu begaimana nanti pemerintah menyelesaikan masalah kuantitas, kualitas, serta nasib honorer K2. Yang jelas, Aceh membutuhkan guru yang cukup, guru yang berkualitas, dan tentu saja guru yang kesejahteraannya terjamin.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved