Salam

Kali Ini Tentang Posisi Ulama Jelang Pilpres

Dalam wawancara eksklusif dengan wartawan harian ini dua hari lalu, Tgk HM Yusuf A Wahab atau akrab disapa Tu Sop

Kali Ini Tentang Posisi Ulama Jelang Pilpres
Serambi Indonesia
Tu Sop 

Dalam wawancara eksklusif dengan wartawan harian ini dua hari lalu, Tgk HM Yusuf A Wahab atau akrab disapa Tu Sop yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) mengatakan, organisasi yang dipimpinnya tidak akan mepersoalkan afiliasi politik para ulama. “Tidak ada persoalan terkait dengan itu,” tegas Tu Sop.

Mengenai suasana politik daerah dan nasional yang sedang berkembang, Tu Sop berkata, “Kita membiarkan dinamika yang sedang berjalan. HUDA tidak mengambil sikap, HUDA tetap netral, itu persoalan pribadi. HUDA sampai saat ini belum saatnya menjadi kesebelasan calon tertentu.”

Ia menyatakan, konstrasi utama ke depan adalah amar ma’ruf nahi mungkar. “Kita ingin tegaknya keadilan, hancurnya kezaliman. Nilai-nilai keadilan harus diperjuangkan, politik itu sendiri menjadi kekuatan untuk memperbaiki kemaslahatan umat. Maka perlu, itu menjadi salah satu sasaran dakwah kita.”

Ya, Tu Sop memang sengaja dipilih untuk ditanyai terkait afiliasi ulama dalam politik praktis yang sedang berkembang hebat menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Sampai-sampai ada cap “ulama capres ini” dan “ulama capres itu” oleh masyarakat.

Bahwa ulama harusnya netral dan tak terlibat dalam politik praktis memang idaman umat. Tapi, sejak dulu kita tahu, di musim event politik, terutama pemilihan kepala daerah dan presiden, ulama-ulama selalu dijemput dan dinaikkan ke panggung kampanye oleh partai politik. Dan, itu akan terus terjadi, mengingat pengaruh ulama sebagai pendulang suara di negeri ini masih sangat baik.

Dan, tentang keterlibatan ulama dalam politik praktis, sudah banyak melahirkan karya ilmiah oleh sarjana S1, S2, S3, bahkan karya ilmiah sejumlah guru besar. Dalam, karya-karya ilmiah dimaksud, tak jarang ulama mendapat kritikan tajam. Beberapa tahun lalu ada yang mengatakan, kiprah ulama Aceh dalam panggung politik praktis sangat memprihatinkan hati masyarakat. Ulama yang sejatinya diharapkan sebagai simbol pemersatu, penasihat dan pengontrol, namun terjebak dalam praktik legitimasi sikap politik satu pihak dan mendelegitimasi sikap politik pihak lainnya. Misalnya seperti munculnya sekelompok ulama yang mendukungan calon A dan maupun sekelompok ulama lainnya yang mendukung calon B.

Di antara pesan penting para peneliti dan pengamat peran ulama di Aceh adalah, “Dalam konteks politik, yang seharusnya dilakukan para ulama adalah membangun kesadaran politik umat, yaitu kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusannya dengan syariat Islam.” Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved