Opini

Musim Semi Perda Syariah

PIDATO politik Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie tentang penolakannya terhadap Peraturan Daerah

Musim Semi Perda Syariah
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie 

Oleh Mizaj Iskandar

PIDATO politik Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie tentang penolakannya terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah, memancing kembali diskursus perihal kelahiran dan perkembangan perda syariah di Indonesia. Tentu pro dan kontra terhadap wacana tersebut tak dapat dielakkan.

Ada yang membela wacana tersebut dengan mengatakan perda syariah hanya kesia-siaan belaka dan rentan dipolitisasi oleh politikus “sontoloyo”. Namun, perlawanan terhadap pidato tersebut juga muncul bak air pasang tak bertepi. Sebut saja, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui pengacara mereka, Eggy Sudjana telah mempolisikan Grace Natalie buntut dari pidatonya tersebut.

Tulisan ini mencoba memberikan satu alternatif cara pandang dalam melihat peristiwa tersebut dengan mencoba tetap berdiri di tengah. Tidak berusaha untuk menghujat pernyataan politik tersebut, namun juga tidak membenarkan apa yang telah disuarakan oleh ketua “partai anak muda” itu.

Politik identitas
Penolakan terhadap perda syariah pada umumnya bertitik tolak pada penolakan terhadap politik identitas untuk merebut kekuasaan. Sebagai gantinya, adu gagasan dan ide diajukan sebagai parameter. Padahal sebagaimana jamak diketahui, adu gagasan dan ide dalam iklim demokrasi selalu diwarnai oleh latar belakang ideologi dari partai politik (parpol). Gagasan dan ide yang ditawarkan partai Islam, tentu berbeda dengan partai nasionalis. Demikian pula gagasan kaum kapitalis, tentu berbeda dengan sosialis.

Jika alur berpikir di atas dapat diterima, seharusnya politik identitas itu bukanlah suatu masalah yang harus ditakuti. Tetapi dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi dengan politik identitas diharapkan mampu mencegah politikus pragmatis. Yang menggunakan partai politik hanya sekedar alat memperoleh kekuasaan, tanpa punya identitas idiologi partai yang diwakilinya. Fenomena politikus seperti ini mulai masif terjadi dalam iklim perpolitikan di Indonesia. Media massa sering menyebutnya sebagai politikus kutu loncat.

Politik identitas tidak hanya terjadi di negara berkembang. seperti Indonesia yang belum lama menikmati demokrasi. Tetapi juga terjadi di negara maju yang sudah mapan dengan sistem demokrasinya. Amerika Serikat (AS), misalnya, di negara adidaya tersebut setiap kali terjadi presidential election (pemilihan presiden) selalu saja diwarnai oleh politik identitas. Sebelum pemilu 1961, iklim politik di AS selalu diwarnai dengan isu WASP (white, Anglo-Saxon and Protestant). Isu yang sarat dengan nuansa rasis dan stereotype ini sulit menerima presiden AS yang bukan berasal dari kalangan kulit putih, ras Anglo-Saxon dan beragama protestan.

Meskipun isu tersebut sirna di tangan John F Kennedy, seorang penganut Katolik yang menjadi presiden AS ke-35 dan Barrack Obama seorang berkulit hitam yang menjadi presiden AS ke-44. Bukan berarti politik AS sepi dari isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas. Donald Trumph kandidat yang berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi presiden yang lalu, berhasil memainkan retorika anti-Islam (Islamphobia) untuk menarik simapati mayoritas warga kulit putih yang anti terhadap Islam.

Penolakan PSI terhadap perda syariah pun, sebenarnya telah menciptakan identitas baru pada partai tersebut. Setelah sebelumnya PSI selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai “partai anak muda”. Namun setelah pidato tersebut, PSI juga ingin menegaskan identitas nasionalismenya dengan menolak berbagai aturan yang berbasis agama.

Tak dapat dihindarkan
Melihat penjelasan di atas, politik identitas dalam realitas politik merupakan suatu gejala yang tak dapat dihindarkan. Politikus pragmatis akan menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan, termasuk dengan mempolitisasi perda syariah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved