Opini

Dana Otsus bukan ‘Kaleng-kaleng’

ACEH merupakan satu provinsi di Indonesia yang mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat

Dana Otsus bukan ‘Kaleng-kaleng’
Kolase Serambinews
Ilustrasi dana otsus Aceh 

Oleh Muharril Al Aqshar

ACEH merupakan satu provinsi di Indonesia yang mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat. Di mana berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan tambahan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) kepada Pemerintah Aceh setara 2% pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional mulai 2008-2022 dan setara 1% dari pagu DAU Nasional sejak 2023-2028 dan juga mendapat tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar 55% untuk minyak dan 40% untuk pertambangan gas bumi. Bukan “kaleng-kaleng” besaran Dana Otsus dan Migas Aceh.

Kata kaleng-kaleng memang sedang populer di masyarakat baik anak muda, bahkan anak-anak juga sering menggunakan kaleng-kaleng sebagai goyunannya sehari-hari. Sosok Mael le yang memopulerkan kata kaleng-kaleng tersebut memang sedang naik daun dan juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga sama dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Betapa tidak kasus suap dana DOKA 2018 yang menjerat Gubernur Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf, menjadi babak baru dalam pengawasan penggunaan anggaran DOKA oleh pemerintah pusat.

Dana Otsus lahir melalui perjuangan dan berapa banyak darah rakyat Aceh mengalir dalam konflik Aceh. Kekecewaan terhadap pengelolaan Dana Otsus bukan berarti memberikan ruang kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi anggaran tersebut. Akan tetapi tugas kita sekarang adalah membantu dan mendukung, serta memberikan masukan dan solusi kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola Dana Otsus untuk mewujudkan “Aceh Hebat”.

UUPA mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Otsus bagi Aceh yang ditransfer dalam Rekening Kas Daerah Aceh sebagai penambahan peneriamaan Pemerintah Aceh. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan infratruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Keenam sektor tersebut sudah diamanatkan dalam UU terhadap penggunaan tambahan anggaran Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas harus menjadi andalan dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejaheraan Masyarakat Aceh. Akan tetapi penggunaan anggaran yang besar tersebut belum berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran di Aceh.

Seharusnya anggaran yang besar akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. “Orang Aceh berani mengambil risiko, cerdas, dibantu dana otsus lumayan gede, kok nggak jadi apa-apa?” kata Rizal Ramli, tokoh nasional yang juga seorang ekonom, yang turut mengkritisi pengelalaan Dana Otsus Aceh pada Kuliah Umum Refleksi 10 Tahun Dana Otsus di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) di Banda Aceh. (Serambi, 17/04/2018).

Hampir sebuah keniscayaan untuk mewujudkan penggangaran yang berkualitas sesuai amanat UU. Untuk 2019 mendatang, Pemerintah Aceh telah mengajukan usulan anggaran pembangunan dalam Dokumen KUA/PPAS ke DPRA senilai Rp 15,7 triliun. Angka yang besar tersebut mestinya harus berbanding lurus dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai usulan program dan kegiatan dalam RAPBA 2019 hanya kaleng-kaleng.

Kembalikan ke kabupaten/kota
Perubahan pola pengelolaan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas perlu dipertanyakan. Betapa tidak, lahirnya Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan penggunaan Dana Otsus, di mana pengelolaan dananya oleh pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya mengusulkan program dan kegiatan.

Pada 2013 Qanun tersebut diubah dengan ditetapakanya Qanun Aceh No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Aceh No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan penggunaan Dana Otsus, di mana terjadi perubahan skema pengelolaannya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved