DKPP Sidangkan Panwaslih Aceh dan Bawaslu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana, Rabu (28/11), terhadap ketua

DKPP Sidangkan Panwaslih Aceh dan Bawaslu
FAIZAH, Ketua Panwaslih Aceh 

* Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana, Rabu (28/11), terhadap ketua dan anggota Bawaslu RI bersama ketua dan anggota Panwaslih Aceh. Mereka dilaporkan oleh peserta seleksi Panwaslih kabupaten/kota karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat merekrut anggota Panwaslih kabupaten/kota pada Agustus lalu.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ida Budhiati. Hadir dari Pengadu, Aidil Azhary SH yang mewakili peserta seleksi Panwaslih kabupaten/kota. Sementara dari Bawaslu selaku Teradu hadir Abhan (ketua), Fritz Edwars Siregar, dan Ratna Dewi Pettalolo. Dari Panwaslih Aceh hadir Faizah (ketua), Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah, dan Fahrul Rizha Yusuf.

Selain itu, pada sidang tersebut juga hadir pihak terkait yaitu Baiman selaku Ketua Panwaslih Aceh Selatan dan saksi dari Panwaslih Aceh yaitu Junaidi selaku anggota Panwaslih Pidie. Sidang kemarin beragendakan mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu, keterangan pihak terkait, dan saksi.

Aidil Azhary yang dikonfirmasi Serambi dari Jakarta menyampaikan, alasan pihaknya mengadukan Bawaslu dan Panwaslih Aceh ke DKPP karena dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi (timsel) telah melanggar prinsip adil. Timsel telah membedakan antara calon petahana, pergantian antarwaktu, dan peserta baru.

Perbedaan itu terlihat mulai dari penempatan nomor urut pendaftaran, calon petahana mendapat nomor urut 1 sampai 3, meskipun telat mendaftar. Kemudian, setiap peserta yang lulus ujian tulis dan psikologi, maka berhak mengikuti tahapan selanjutnya. “Anehnya, terhadap peserta petahana yang tidak ikut ujian tulis ternyata seluruhnya diberikan hak untuk ikut tahapan selanjutnya. Bahkan dalam pengumuman nama-nama petahana diletakkan di urutan 1 sampai dengan 3. Selain itu, terdapat juga calon peserta yang lulus terlibat dalam politik praktis,” kata Aidil.

Meski terdapat sejumlah pelanggaran, lanjut Aidil, Bawaslu tetap mengeluarkan pengumuman yang meluluskan semua calon petahana. Informasi tentang lulusnya semua calon petahana, kata Aidil, pada awalnya juga sudah tercium oleh Ketua Timsel Calon Panwaslih Kabupaten/Kota Regional II Provinsi Aceh, Teuku Kemal Fasya.

Kata dia, Kemal melalui akun facebooknya pada 13 Agustus 2018 pernah memposting status yang berbunyi, “Saya dengar info, semua komisioner Panwaslih kab/kota petahana Aceh masuk semua. Jika demikian seleksi ini hanya formalitas. Tidak terlihat ada komitmen perbaikan kualitas pengawasan dari Bawaslu RI. Save electorate democracy.”

Pada sidang kemarin, Bawaslu dan Panwaslih Aceh juga menyampaikan bukti-bukti kepada majelis sidang. Antara lain, bukti pendaftaran calon anggota Panwaslih kabupaten/kota, bukti pengumuman hasil seleksi, dan bukti lain seperti surat Bawaslu tentang pelaksanaan seleksi.

“Tugas kami menjawab semua yang disangkakan beserta bukti-bukti yang ada. Untuk seterusnya biarlah DKPP yang menilainya, sepertinya kurang elok bila kita mendahului,” kata anggota Panwaslih Aceh, Zuraida Alwi menjawab Serambi.

Zuraida menyampaikan bahwa majelis sidang mengaku pemeriksaan itu sudah cukup. Selanjutnya, Pengadu dan Teradu tinggal menunggu pembacaan putusan yang jadwalnya akan ditentukan kembali oleh majelis sidang. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved