Opini

Menyoal Pengelolaan DOKA

DIKOTOMI pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sudah menjadi perdebatan hangat pasca-pengesahan

Menyoal Pengelolaan DOKA
ist
Ketua Pansus TDBH dan Dana Otsus DPRA, Efendi ST. 

(Kewenangan Kabupaten/Kota vs Provinsi)

Oleh Kurdi

DIKOTOMI pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sudah menjadi perdebatan hangat pasca-pengesahan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Garis pemisahan dalam pengelolaan dana ini tertuang dengan jelas dalam Qanun No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Qanun No.1 Tahun 2006 memberikan kewenangan penuh pengelolaan DOKA di provinsi. Ini didasarkan atas penafsiran Pasal 182 ayat (5) UUPA; bahwa program pembangunan yang sudah disepakati antara provinsi dengan kabupaten/kota pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Namun, dalam perjalanannya kewenangan ini sebagian dilimpahkan ke kabupaten/kota untuk mengakomodasi permintaan dari sejumlah bupati/wali kota.

Selanjutnya, Qanun No.1 Tahun 2006 direvisi menjadi Qanun No.2 Tahun 2008. Kewenangan pengelolaan ditarik kembali ke provinsi setelah diberikan selama dua tahun pelaksanaannya kepada kabupaten/kota. Beberapa pertimbangannya antara lain; ketidakpatuhan kabupaten/kota dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran yang tidak sesuai juknis DOKA, lambatnya pelaksaan fisik di lapangan yang menyebabkan sejumlah proyek kembali terbengkalai.

Selang satu dekade kemudian, sejak pertama DOKA diberikan pada 2008 oleh pemerintah pusat, sharing kewenangan mencuat kembali dengan rencana revisi Qanun No.2 Tahun 2008 (Serambi, 13/11/2018). Ide pelimpahan kewenangan ini meski sangat alot dibahas di paripurna DPRA bersama pihak legislatif akhirnya disetujui juga. Pesertujuan ini ditandai dengan beberapa catatan penting dari masing-masing fraksi di DPRA.

Usulan 40% Dana Otsus dikelola oleh kabupaten/kota adalah satu poin yang akan dikembalikan dalam rancangan perubahan Qanun No.2 Tahun 2008. Beberapa paramater penentuan besaran alokasi anggaran yang akan diterima oleh masing-masing kabupaten/kota sebagaimana diusulkan oleh fraksi Partai Aceh maupun fraksi lainnya di DPRA menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan.

Parameter luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus mampu memberikan keadilan bagi masing-masing kabupaten/kota terhadap besaran pagu yang diterima. Momentum ini, setidaknya menjadi awal untuk me-redesign kembali pengelolaan DOKA sebagaimana ide-ide yang disampaikan oleh M Ihksan, SE, M.Si (Serambi, 8/11/2018).

Pelimpahan kewenangan
Ide pelimpahan kewenangan yang mencuat kembali dalam rancangan revisi qanun mengenai DOKA harus mampu kita cermati dengan baik. Bukankah provinsi atau kabupaten/kota telah merasakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran sebelumnya sebagaiman historis yang penulis sampaikan di atas?

Pelimpahan kewenangan ini harus benar-benar bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Ide ini harus mampu menekan upaya mencari keuntungan dari pihak-pihak tertentu, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved