Tunjangan Rumah Dewan Rp 1,8 M

Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Pemkab Aceh Barat, Selasa (27/11), mensahkan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar

Tunjangan Rumah Dewan Rp 1,8 M
IST
RAMLI, Ketua DPRK Aceh Barat

* Transportasi Rp 10 Juta/Bulan

MEULABOH - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Pemkab Aceh Barat, Selasa (27/11), mensahkan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk tunjangan rumah pimpinan dan anggota dewan pada tahun 2019. Dana yang disahkan dengan rincian antara Rp 72 juta/tahun untuk anggota dan Rp 96 juta/tahun bagi ketua dewan itu, besarannya masih sama dengan tahun 2018.

Sidang pengesahan anggaran rumah wakil rakyat itu dipimpin Ketua DPRK, Ramli SE didampingi dua wakil ketua, Samsi Barmi dan Usman, serta tim anggaran. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Sekda Adonis ditemani Kepala BPKD, M Husen, dan Kepala Bappeda, Said Fauzi. Dokumen sewa rumah pimpinan dan anggota dewan itu tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sekretariat dewan (sekwan).

Informasi yang diperoleh Serambi, kemarin, untuk anggota dewan diberikan tunjangan rumah Rp 6 juta/orang/bulan (Rp 72 juta/bulan/orang), wakil ketua Rp 7 juta/bulan/orang (Rp 84 juta/bulan/orang), dan ketua dewan Rp 8 juta/orang/bulan (Rp 96 juta/bulan/orang). Sehingga bila ditotal dengan jumlah wakil rakyat di Aceh Barat sebanyak 25 orang, menjadi Rp 1,8 miliar. “Dana yang disahkan untuk tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 ini,” ujar sumber Serambi yang tidak mau dipublikasikan identitasnya itu, kemarin.

Selain tunjangan rumah, wakil rakyat juga mendapat dana tunjangan transportasi yang disahkan dalam RAPBK 2019. Dana transportasi diberikan hanya untuk anggota dewan yakni mereka yang tidak mendapat fasilitas mobil dinas. Namun, untuk ketua dan dua wakil ketua, tidak diberikan karena menggunakan mobil dinas.

Besaran dana yang bakal diterima para anggota dewan diperkirakan berkisar Rp 10 juta/bulan/orang (Rp 120 juta/orang/tahun). Sehingga dengan jumlah 22 anggota dewan menelan dana hingga Rp 2,6 miliar. Dana yang akan diterima itu sama dengan besaran tahun 2018. Selain dana tunjangan rumah dan transportasi, wakil rakyat itu juga menerima sejumlah tunjangan lainnya.

Sementara itu, DPRK Aceh Barat, Rabu (28/11), mengelar sidang pemandangan umum terhadap RAPBK 2019. Sidang dipimpin Wakil Ketua Usman dan dihadiri anggota dewan, serta Sekda Adonis bersama sejumlah kepala SKPK. Sehari sebelumnya, dewan mengadakan paripurna pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK. Pada kesempatan itu, empat fraksi di DPRK menyampaikan pendapatnya.

Juru bicara Banggar dalamn pendapat tertulis mengatakan, pendapatan dalam RAPBK 2019 semula diplot Rp 1,261 triliun. Namun, setelah pembahasan menjadi Rp 1,265 triliun atau bertambah Rp 4,1 miliar. Sedangkan untuk belanja, dari awalnya Rp 1,277 triliun, setelah pembahasan menjadi Rp 1,291 triliun atau terjadi penambahan Rp 11,4 miliar.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved