Opini

Apa Kabar ‘Grand Design’ Syariat Islam Aceh?

SATU tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh saat ini adalah memastikan pengimplementasian syariat Islam

Apa Kabar ‘Grand Design’ Syariat Islam Aceh?
Dr Munawar A Jalil MA menyerahkan dokumen grand design syariat Islam kepada Sekda Aceh, Drs Dermawan MM disaksikan Wakil ketua DPRA Sulaiman Abda dan Martunis DEA perwakilan Bappeda Aceh. 

Oleh Munawar A. Djalil

SATU tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh saat ini adalah memastikan pengimplementasian syariat Islam berjalan secara baik dan benar di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa konsekwensi logis yang perlu penulis jelaskan berkenaan dengan tanggung jawab ini. Pertama, Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam, sehingga menjadi fenomena menarik dan menantang, di mana suatu wilayah menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional.

Perlu dipahami bahwa setelah era Rasul dan Khulafaurrasyidin, di belahan dunia ini belum ada satu pun negara yang menerapkan pola pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan kemudian dapat dijadikan role model bagi Aceh. Meskipun Saudi Arabia, Pakistan, Sudan dan lain-lain mengklaim sebagai negara yang menjalankan hukum Islam, namun kekafahannya masih perlu dipertanyakan.

Kedua, perkembangan zaman yang bergerak sangat progresif telah melahirkan banyak permasalahan. Era milenial saat ini yang ditandai dengan kemajuan bidang tehnologi dan komunikasi terbukti berhasil menyebarkan paham-paham konstruktif maupun destruktif yang pada gilirannya dunia terasa begitu kecil dan sempit. Paham liberalisme, materalisme, hedonisme tak terasa telah memasuki ruang dan rumah kita.

Maka tidak heran kalau anak-anak kita lebih mengenal Spiderman, Ronaldo, dan Messi daripada tokoh-tokoh Islam, seperti Saydina Abu Bakar Shidiq dan Saydina Umar Ibn Khatab. Ironi, keadaan ini akan berakibat buruk bagi mereka, sehingga lambat-laun mereka akan melecehkan ajaran Allah Swt serta adat Aceh yang luhur dalam kehidupan mereka.

Secuil gambaran itu sebenarnya telah mendiskripsikan kepada kita betapa berat tugas dan tanggungjawab menjalankan syariat Islam secara kaffah, karena hal ini berkaitan dengan proses bagaimana “ijtihad ulama” melahirkan konsep syariah made in Aceh, sekaligus mengubah sudut pandang dan pemikiran generasi umat Islam yang cendrung melenceng dari jalur syariah.

Selama kurang lebih 18 tahun pelaksanaannya, syariat Islam di Aceh masih banyak menyimpan permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita, di antaranya belum bersinergi stakeholder di Aceh dalam melaksanakan program kegiatannya berbasis syariah. Sinergisitas dan koordinasi antara Dinas Syariat Islam (DSI), DPRA, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga terkait belum menemukan bentuk yang jelas. Selain itu, isu pendangkalan akidah, liberalisme, aliran sesat, LGBT dan lain-lain telah melengkapi deretan permasalahan syariat di wilayah ini.

Pada level masyarakat, pemahaman syariat Islam sangat kurang. Selama ini, masyarakat kita hanya mengetahui syariat, namun tidak memahaminya. Minimnya kesadaran hukum dan proses sosialisasi qanun yang belum menyentuh masyarakat bawah, materi qanun yang masih membutuhkan perbaikan, pergeseran budaya, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran dan persoalan ekonomi. Hal itu juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengimplementasian syariat Islam di Aceh.

Pada sisi lain, DSI merupakan institusi yang berada pada barisan terdepan dalam penerapan syariat Islam, diharapkan mampu melakukan peran sentral dalam memfasilitasi keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam implementasi syariat. Sebagai stakeholder pemerintah Aceh, maka DSI sesuai tupoksinya telah berupaya menyusun aturan hukum, sosialisasi, peningkatan kapasitas lembaga aparatur hukum dan lain-lain, meskipun harus diakui bahwa upaya itu belum maksimal karena tingkat intelektualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki DSI belum memadai.

Gagasan GDSI
Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan itulah DSI Aceh sejak 2013 menggagas penyusunan dokumen resmi yang berisi petunjuk atau pedoman dasar pelaksanaan syariat Islam. Dokuman resmi yang dimaksudkan adalah Grand Design Syariat Islam (GDSI) Aceh. Ide awal GDSI ini lahir dari diskusi panjang para guru besar kita baik dari UIN Ar-Raniry maupun Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Ide ini dituang dalam anggaran DSI sejak 2013 dan untuk tahap awal dilakukan kajian dan penelitian oleh tim ahli, terkait konsep dan strategi GDSI masa depan, sehingga 2015/2016 draft GDSI berhasil disusun setelah melalui proses panjang dan berliku.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved