Daya Serap APBA Terganjal Pergub

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, daya serap keuangan APBA 2018

Daya Serap APBA Terganjal Pergub
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

* 4.000 Unit Rumah Duafa tak Bisa Dibangun

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, daya serap keuangan APBA 2018 sampai posisi 28 November 2018, baru sebesar 58,5 persen dan fisiknya sebesar 75 persen. Rendahnya daya serap ini disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah adanya peraturan gubernur (pergub) yang mengatur penggunaan dana otonomi khusus.

“Ekses dari pergub ini membuat proyek program pembangunan 4.000 unit rumah bagi kaum duafa dan penduduk miskin tidak bisa dilaksanakan. Padahal, kalau setiap satu unit rumah saja nilai anggaran Rp 85 juta, berarti ada sekitar Rp 340 miliar anggaran yang tidak bisa direalisasikan tahun ini,” ungkap Nova Iriansyah kepada Serambi di Amel Convention, Kamis (29/11), usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan Aceh yang diselenggaraan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh.

Nova menjelaskan, salah satu poin dalam pergub dana otsus itu berbunyi, program yang dibiayai melalui sumber dana otsus besarannya minimal harus Rp 500 juta. Sedangkan, sumber dana pembangunan 4.000 unit rumah tersebut dari otsus, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara pengelompokan besaran anggaran hingga mencapai minimal Rp 500 juta agar bisa dilelang. “Sementara kaum duafa dan penduduk miskin yang mau dibantu rumah bantuan, lokasinya terpencar-pencar, tidak dalam satu lokasi. Sehingga sangat sulit bagi rekanan untuk melaksanakannya,” ulasnya.

Belajar dari pengalaman tahun ini, ucap Nova, untuk tahun depan, sistem lelang pembangunan rumah bantuan bagi kaum duafa dan penduduk miskin dilakukan dengan cara e-katalog. Dia menyebutkan, jumlah rumah bantuan yang akan dibantu tahun 2019 mencapai 6.000 unit. “Tahun depan, rumah duafa yang kita bangun lebih banyak dari tahun ini, yakni 6.000 unit,” sebutnya.

Selain menerapkan e-katalog, tukas Plt Gubernur, pergub penggunaan dana otsus juga dirubah. Dua pekan lalu, DPRA sudah merubah untuk yang ketiga kali dan mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Migas dan Penggunaan Dana Otsus Aceh,” bebernya. “Setelah Qanun Nomor 2 tahun 2008 itu dirubah, maka pergub penggunaan dana otsus nanti diselaraskan dengan isi qanun, agar pelaksanaan pembangunan rumah bantuan bagi kaum duafa dan orang miskin tidak lagi terkendala pada tahun depan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Plt Gubernur Nova Iriansyah memaparkan, masih ada beberapa paket proyek pembangunan fisik yang pelaksanaan pekerjaannya harus dihentikan karena berbagai hal, sehingga anggarannya tidak bisa terealisir 100 persen. “Misalnya, kelanjutan pembangunan gedung Onkologi dan 4 ruang operasi tambahan RSUZA. Nilai anggarannya mencapai puluhan miliar juga, dan pekerjaaannya akan dilanjutkan tahun depan,” papar dia.

Kecuali itu, terangnya, sampai kini masih ada 650 paket proyek fisik yang realisasinya di bawah 60 persen. Ini terjadi karena pelaksanaannya terlambat yakni, baru dilakukan pada Agustus lalu. “Keterlambatan ini dampak dari keterlambatan pengesahan APBA 2018 sehingga dari qanun menjadi pergub,” tukasnya. “Target kita, pada akhir Desember 2018 nanti, daya serap keuangan APBA 2018 antara 85-90 persen, sedangkan fisik diatas 90 persen,” demikian Nova Iriansyah.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved