YaPKA: Pemerintah Harus Terlibat

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berimbas pada terganggungnya aktivitas petani

YaPKA: Pemerintah Harus Terlibat
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Sejumlah traktor 4 WD dan sejumlah mobil mengantre di SPBU Pantai Perak, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) 

* Terkait Kelangkaan BBM Bersubsidi

BANDA ACEH - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berimbas pada terganggungnya aktivitas petani di Aceh Barat Daya (Abdya) terutama yang menggunakan alat pertanian seperti traktor 4 WD mendapat banyak tanggapan. Termasuk dari Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati SE MSi.

Fahmiwati yang kemarin menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (29/11), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul “Unjuk Rasa” Traktor Teguran bagi Pertamina menyampaikan, pemerintah harus terlibat terkait kelangkaan BBM bersubsidi di Abdya itu.

Dikatakan, apabila BBM subsidi langka, otomatis akan membebani petani sebab para petani harus membeli BBM nonsubsidi. Akibatnya mereka harus menaikkan ongkosnya. Sedangkan harga pokok produksi yang diharapkan pemerintah gabahnya Rp 5.500 namun dengan kejadian seperti ini bisa jadi Rp 7.000. “Artinya apa? ini persoalan yang harus pemerintah jawab untuk melindungi petaninya,” jelas Fahmiwati saat menjadi narasumber tamu by phone dalam

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Dosi Elfian.

Fahmiwati menegaskan, pemerintah harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memanggil Pertamina terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut ke pantai barat selatan.

“Pihak-pihak yang memiliki wewenang duduk bersama untuk menyelamatkan perekonomian, karena BBM ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dan kejadian seperti ini selalu terjadi,” ujarnya.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati menambahkan, apabila konsumen harus berantre-antre di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi, maka artinya pelayanan pada saat itu tidak ada. Apabila pelayanan tidak ada, berarti tidak memberi hak pelayanan yang baik kepada konsumen BBM.

“Salah satu hal yang sangat ditegasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak mendapatkan barang sesuai yang diinginkan dan nilai tukar. Ini sebenarnya harus diselesaikan oleh Pertamina, saya ingin mengatakan itu adalah tanggung jawab pertamina di bagian pemasaran,” katanya.

Dikatakan lagi, apabila BBM bersubsidi tidak sampai ke masyarakat maka Pertamina juga harus bertanggung jawab untuk mencari tahu pokok permasalahannya sehingga konsumen tidak sampai mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved