Mantan Kadis KPP Lhokseumawe Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe menuntut mantan kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian

Mantan Kadis KPP Lhokseumawe Dituntut 8 Tahun Penjara
SERAMBI/MASRIZAL
TERDAKWA drh Rizal, mantan kepala DKPP Lhokseumawe, drh Dahlina selaku PPTK, dan Ismunazar selaku Pejabat PPK berdialog dengan kuasa hukum seusai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (30/11). 

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe menuntut mantan kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, drh M Rizal dengan hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

JPU menyatakan M Rizal bersalah melakukan dugaan korupsi proyek pengadaan ternak berupa lembu di dinas itu dengan kerugian Rp 8 miliar dari pagu Rp 14,5 miliar tahun 2014. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (30/11).

Selain Rizal, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lain, drh Dahlina selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ismunazar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pidana penjara masing-masing tujuh tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut jaksa, perbuatan ketiga terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pada sidang kemarin, terdakwa Rizal dan Dahlina didampingi kuasa hukumnya, Zulfan SH cs. Sedangkan terdakwa Ismunazar didampingi kuasa hukumnya, Dr Ansharullah Ida MH cs. Sidang dipimpin oleh Eli Yurita SH MH dan didampingi dua hakim anggota, Nani Sukmawati SH dan Edwar SH.

Di hadapan majelis hakim, JPU Fery Ichsan Karunia SH MH menyampaikan antara lain ketiga terdakwa dinyatakan telah melakukan pelanggaran karena dalam proses pengajuan kegiatan kepada 407 kelompok penerima ternak di Lhokseumawe tidak melalui tahapan rencana umum pengadaan.

Dari persidangan itu terungkap bahwa anggaran pengadaan ternak tersebut berasal dari aspirasi anggota DPRK Lhokseumawe tahun 2014. Usulan melalui proposal tersebut sebelumnya telah mendapat disposisi dari wali kota Suaidi Yahya.

Dari 25 orang, hanya 21 anggota dewan yang mengusulkan pengadaan ternak. Tapi, dalam berkas tuntutan jaksa hanya menyebutkan beberapa orang saja yaitu Junaidi Yahya, Suryadi, Ustaz Azis, Sudarwis, Tgk M Yatim, Mujiburrahman, T Rusdi, Hasbi, dan mantan ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus alias Pon Pang.

Dalam pengadaan disebutkan, ungkap Fery, total jumlah sapi yang dianggarkan dalam APBK murni tahun 2014 berjumlah 939 ekor sapi dan 238 ekor kambing. Sedangkan dalam APBK perubahan berjumlah Rp 604 ekor lembu dan 114 ekor kambing.

Ternyata pada proses serah terima bantuan antara rekanan dengan penerima manfaat, sapi yang diberikan kepada penerima manfaat adalah sapi sewaan dengan harga sewa Rp 250 ribu/ekor. Terhadap praktik itu, pihak dinas mengetahuinya.

Fery menyebutkan, pengadaan ternak itu disalurkan melalui 123 perusahaan (rekanan) yang ditunjuk tanpa melalui tender. Dari 123 perusahaan tersebut, 35 perusahaan telah mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 2.122.500.000 karena mereka mengakui kegiatan itu fiktif.

“Menetapkan uang sejumlah Rp 2.122.500.000 yang dititipkan para saksi kepada JPU pada tahap penuntutan untuk digunakan dan dihitung sebagai pembayaran kerugian keuangan negara untuk selanjutnya dirampas dan diserahkan kepada negara,” baca JPU Fery.

Selain itu, terhadap sejumlah barang bukti yang telah disita jaksa, lanjut Fery, akan dipergunakan dalam proses penyidikan perkara atas nama tersangka Edi Saputra M Saleh bin M Saleh dan kawan-kawan selaku Direktur CV Bireuen Vision yang sedang diproses di Polres Lhokseumawe.

Sementara para terdakwa dan kuasa hukumnya tak menyangka jaksa menuntut tinggi. Kuasa Hukum M Rizal, Zulfan SH menyampaikan pihaknya tidak menerima tuntutan tersebut karena terlalu memberatkan bagi kliennya. Seharusnya, kliennya hanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor (subsider).

Karena itu, baik para terdakwa dan kuasa hukumnya akan menyiapkan pembelaan (pleidoi) secara tertulis untuk disampaikan pada sidang lanjutan, Jumat (7/12). Sebelum sidang diakhiri, kuasa hukum terdakwa sempat bersitegang dengan majelis hakim karena tidak memberikan waktu selama dua minggu untuk menyiapkan pleidoi.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved