Opini

Hentikan Politik Kebencian!

POLITIK memang kerap membuat detak jantung berderap lebih kencang. Hari itu, saya dibuat terkejut ketika di sebuah cafe

Hentikan Politik Kebencian!
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Gerakan tolak tagar 

Oleh Asmaul Husna

POLITIK memang kerap membuat detak jantung berderap lebih kencang. Hari itu, saya dibuat terkejut ketika di sebuah cafe melihat dua orang anak kecil memakai baju kaos dengan tagar yang berbeda: #2019TetapJokowi dan #2019GantiPresiden. Saya tercekat. Berpikir, kira-kira apa yang ada di benak mereka ketika memakai dan melihat tagar berbeda dari baju yang dikenakan. Sontak membuat saya bingung. Sejak kapan anak-anak paham politik dan sejak kapan mereka punya hak pilih untuk ikut memberi suara pada pemilu 2019?

Saya menghela napas panjang. Politik memang kerap mendebarkan. Tidak cukup dialamii oleh rakyat dewasa, anak-anak juga terpaksa merasakan panasnya hawa politik yang diembuskan. Mereka menjadi “tumbal” dari politik kekuasaan di lingkungan sekitarnya. Orang tua, saudara, tetangga, dan kampanye yang diantar oleh media menjadi perantara mereka untuk melakukan sesuatu, yang jangankan isi, boleh jadi kulit luarnya saja belum mereka pahami. Namun sayang, anak-anak terpaksa mengikuti trend ataupun euforia politik rakyat tua di sekitarnya.

Korban politik
Potret di atas menggambarkan bahwa sadar atau tidak, kita mulai menggiring anak-anak untuk mengikuti “trend” komunikasi orang dewasa yang kerap diwarnai pertikaian dan adegan penuh drama. Mereka terjebak dalam aktivitas tersebut tanpa paham apa tujuannya. Padahal semua itu boleh jadi hanyalah mengikuti keinginan politik para orang tua mereka.

Potret ini membingungkan. Jika zaman dulu anak-anak diajarkan untuk jujur, baik budi, dan rajin menabung, hari ini satu tugas orang tua zaman now adalah mengajarkan anak untuk tidak membenci mereka yang mempunyai pilihan politik berbeda dengannya. Bukankah ini mengejutkan? Anak-anak bisa membenci sesuatu yang sebenarnya bukan dunianya. Jika dulu anak-anak bertengkar karena memperebutkan mainan, hari ini mereka membenci karena aliran politik orang tuanya.

Politik kebencian bukan hanya menjangkiti orang dewasa, tapi juga mulai menyerang anak-anak yang bahkan baru menghapal Pancasila. Sedangkan di luar sana, ada banyak dampak lain yang mungkin terjadi. Jika beda suporter bola saja yang tidak menghabiskan banyak rupiah bisa terjadi darah bertumpah, lalu bagaimana dengan dunia politik yang didahului rupiah meruah?

Maka hidup di negeri ini tentu tidak hanya cukup dengan taat membayar pajak, tapi juga dituntut menjadi rakyat dewasa. Menyikapi perbedaan pilihan politik tidak bisa dilakukan dengan menegang urat leher, tapi juga pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan menentukan pilihan politiknya. Hak untuk memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Bertikai hanya karena beda pilihan politik adalah bentuk kegagalan kita dalam berdemokrasi. Padahal sistem demokrasi sudah memberikan kebebasan setiap individu untuk berpendapat dan menentukan suara politik sesuai dengan pilihan hatinya. Namun hari ini perilaku kita terlihat menggugat sistem yang telah disepakati tersebut. Perbedaan pilihan politik seolah menjadi ancaman bagi yang lain. Padahal negeri ini tumbuh dalam warna-warni keberagaman. Membenci perbedaan berarti mendustai Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini sudah menjadi simbol keberagaman.

Jika paham bahwa masyarakat Indonesia ini beragam, lalu kenapa kita harus bertikai hanya karena beda kendaraan partai? Padahal kesejahteraan tidak dapat diperjuangkan melalui pertikaian dan keuntungan tidak didapat dari menebar kebencian. Bertikai hanya karena beda pilihan politik tak ubahnya menggali sumur kematian atas keberagaman. Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, agama, dan budaya harus tersandung hanya karena perbedaan warna partai.

Jika begini keadaannya, mungkin benar seperti apa yang disampaikan oleh budayawan Radhar Panca Dahana (RPD) bahwa penyebutan “sifat” atau “ciri” semacam “negeri yang ramah”, “masyarakat yang toleran”, “rakyat yang jujur”, “hidup yang gotong royong”, “negara yang Bhinneka Tunggal Ika”, bisa jadi sebuah klaim ketimbang sebuah realitas --apalagi keniscayaan-- baik secara alamiah atau pun budaya. Frasa “bhinneka tunggal ika” misalnya, benarkah bermakna sebagai kesatuan (politis) dari keragaman budaya (agama, ras, suku bangsa, dll) dari bangsa Indonesia? (Dahana, Kompas, 01/12/2016).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved