Opini

Menguatnya Pengaruh Politik Ulama

SURVEI terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, pengaruh tokoh agama

Menguatnya Pengaruh Politik Ulama
Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Sejumlah kiai dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Rumah Djoeang, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).(Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) 

Oleh M. Rizwan Haji Ali

SURVEI terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, pengaruh tokoh agama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 cukup dominan. Sebanyak 51,7% pemilih menyatakan bahwa mereka sangat mendengar imbauan tokoh agama. Pengaruh ini merata di semua segmen pemilih dengan beragam latar belakang (Serambi, 15/11/2018).

Pandangan ini seakan membantah pandangan teoritik di kalangan ilmuan politik bahwa modernisasi politik yang ditandai oleh diferensiasi sosial dan rasionalisasi dalam masyarakat menjadikan peran agama terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang politik. Faktanya, agama justeru terus-menerus hadir sebagai kekuatan yang membangun solidaritas sosial dan menghasilkan sense of community (rasa bermasyarakat) di tengah masyarakat muslim modern. Rasa bermasyarakat ini yang kemudian menjadi suntikan paling penting untuk menghasilkan tindakan kolektif yang sangat urgen dalam demokrasi (Mujani, 2007).

Sejak Pilkada 2017 lalu, sentimen agama semakin kokoh dibangun sebagai isu politik. Tumbangnya gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak dapat ditampik sebagai bukti bahwa sentimen agama menghasilkan aksi kolektif dalam kotak suara. Memanfaatkan panggung demokrasi yang membutuhkan suara pemilih sebagai penentu kemenangan, umat Islam yang pikiran politiknya menyerap sentimen ini berhasil mengakumulasi tindakan kolektif untuk bertindak dalam struktur kesempatan politik secara nyata.

Arus tersebut tampaknya berlanjut ke tahun politik 2018-2019. Setidaknya survei LSI menunjukkan hal itu. Peran tokoh agama semakin populer, seperti Ustaz Abdul Somad yang komentar-komentarnya tentang isu agama, sosial dan politik senantiasa ditunggu masyarakat. Malangnya, benturan antarumat Islam semakin tidak terelakkan karena tokoh agama pun berada di dua kubu calon presiden dan tersebar di berbagai partai politik (parpol), sehingga 51.7% pemilih yang menyatakan sangat mendengar imbauan tokoh agama tersebut akan terbelah. Tidak akan ada kubu yang akan secara konstan memperoleh tumpukan agregat suara dari 51.7% pemilih tersebut.

Survei tersebut mengonfirmasi disertasi Saiful Mujani (2007) tentang budaya politik di kalangan muslim di Indonesia yang menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan sosial lebih tinggi dibandingkan kepercayaan kepada lembaga dan tokoh politik. Namun, masalahnya adalah apakah ketika tokoh agama bertransformasi menjadi tokoh politik kepercayaan tersebut masih konstan sama atau malah berpindah menjadi sederajat dengan kepercayaan terhadap tokoh politik? Hal ini perlu dibuktikan oleh penelitian lanjutan.

Kekuatan penentu
Dominannya pengaruh umat Islam dalam politik bagaikan pedang bermata dua. Pada satu sisi hal itu akan menaikkan pamor Islam politik yang mendorong tampilnya umat Islam sebagai penentu kepemimpinan politik lokal dan nasional. Namun, pada sisi lain Islam politik dapat menekan kelompok Islam kultural yang lebih memilih gerakan dakwah dan aktivisme sosial. Selama ini, kekuatan umat Islam dibagi dua, yaitu Islam kultural dan Islam struktural yang medan dakwahnya berbeda. Islam kultural cenderung memilih untuk tidak terlibat secara terbuka dalam politik praktis. Sementara Islam struktural menekuni jalur politik sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam.

Kalangan Islam kultural lebih memilih untuk mempengaruhi politik secara tidak langsung. Mereka mendorong tokoh Islam tampil ke arena publik, tetapi tidak mendukung pemanfaatan agama untuk agenda politik. Hal ini dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendekati para ulama dan memohon restu supaya menang dalam kontestasi politik. Sikap ini dikritik oleh sebagian kalangan internal ulama sendiri yang melihat bahwa para politisi hanya memanfaatkan ulama untuk kepentingan politik mereka.

Di periode 1980 hingga jatuhnya Soeharto, jargon Islam kultural dan Islam politik kuat digaungkan akibat politik sekularisasi Orde Baru. Islam politik dipandang tidak menguntungkan bagi umat Islam saat itu, karena dicurigai oleh negara. Islam kultural justeru didorong tumbuh. Gerakan dan aktivitas dakwah sosial berkembang dengan subur. Sementara di bidang politik, umat Islam tidak terlalu aktif menampilkan diri sebagai kekuatan. Baru setelah reformasi, kekuatan Islam politik tampil secara terbuka dengan agenda yang beragam.

Di Aceh, sebagian ulama, seperti disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang baru, Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop) memperlihatkan sikap yang lebih akomodatif terhadap politik ulama. Menurutnya, afiliasi politik ulama dengan calon presiden dan parpol merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Tu Sop melihat bahwa kalau ulama dapat memperbaiki umat melalui politik, maka tidak ada persoalan ulama maju ke arena politik untuk memperjuangkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Sebab, politik itu sendiri menjadi kekuatan untuk memperbaiki kemaslahatan umat (Serambi, 27/11/2018).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved