Opini

Layanan Publik Pascabencana

SEJAK tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, meletusnya Gunung Merapi, hingga yang teranyar gempa Mataram

Layanan Publik Pascabencana
KRISTIANTO PURNOMO
Puing bangunan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. 

Oleh Fajar Sidik

“Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah (bersabar) niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah-lah yang Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Taghabun: 11)

SEJAK tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, meletusnya Gunung Merapi, hingga yang teranyar gempa Mataram-Sumbawa dan Palu-Donggala. Duka mendalam kehilangan sanak-keluarga atau rekan sejawat, merundung bangsa Indonesia. Langit nusantara sejenak gelap, mendung menyelimuti. Ungkapan belasungkawa dan doa-doa, mengalir deras mencoba mengobati lirih duka keluarga korban. Kesabaran dan keihklasan menerima takdir, menjadi kunci turunnya hidayah Ilahi pada mereka yang terkena dampak bencana.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi bencana bukan hanya tentang terjadinya gempa, tsunami, kebakaran hutan, banjir maupun faktor-faktor alam lainnya, tapi juga terkait dengan human error yang mengakibatkan kerusakan atau korban jiwa.

Lalu, dalam ayat (11) dijelaskan tentang rehabilitasi yang bukan hanya tentang pemulihan fisik maupun psikologis pascabencana, tapi juga menekankan pada pemulihan pelayanan publik di seluruh level birokrasi. Tujuannya agar berjalannya aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara normal paska bencana. Mengapa? Karena proses pemulihan paska bencana, membutuhkan kesiapan struktur birokrasi pemerintah untuk mengelola setiap anggaran yang disalurkan selama proses rehabilitasi.

Anggaran negara yang disalurkan sesaat setelah bencana terjadi, harus tetap dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional. Hal yang perlu menjadi fokus perhatian dari pemerintah, baik level daerah maupun pusat, di antaranya terkait proses rehabilitasi layanan publik ini. Seberapa cepat layanan publik pulih paska bencana terjadi.

Bukan hal mudah
Proses rehabilitasi layanan publik, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dibutuhkan komitmen pimpinan organisasi, kesiapan pegawai pemerintah di setiap level birokrasi, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung hal tersebut. Belajar dari cepat pulihnya layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu pascagempa, likuifaksi dan tsunami yang terjadi. Hanya membutuhkan waktu dua hari untuk pemulihan psikologis pegawai, mencari tempat yang aman dan representatif, dan memersiapkan sarpras pendukung layanan. Dilakukan di tenda darurat yang didirikan pada halaman Gedung Keuangan Negara Palu, KPPN telah operasional melayani satuan kerja pengelola dana APBN dengan baik.

Tidak jauh berbeda juga dengan layanan-layanan KPPN di seluruh penjuru negeri, termasuk pada KPPN Banda Aceh maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Semua memiliki konsep rehabilitasi layanan publik yang sama. Sehingga apabila, qadarullah terjadi bencana, layanan KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dapat segera operasional dalam waktu yang cepat. Agar bantuan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang dikucurkan APBN, dapat disalurkan dengan cepat dan baik. Lalu, apa yang perlu dipersiapkan?

Menuju unit layanan publik yang siap melakukan rehabilitasi layanan dengan cepat, membutuhkan beberapa syarat. Hal yang utama adalah membangun sistem layanan berbasis informasi teknologi (IT) yang terintegrasi. Hal tersebut penting agar proses layanan dapat dengan mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. Dengan sistem layanan berbasis IT dan terintegrasi, apalagi berbasis portal yang dapat operasional dengan bantuan koneksi internet, akan semakin memudahkan dan mempercepat layanan publik untuk kembali operasional paska terjadi bencana. Selain tentunya didukung juga kesiapan sistem aplikasi pada stakeholders atau kemudahan prosedur permohonan layanan publik bagi masyarakat saat terjadi bencana. Semua bisa saling mendukung pemulihan layanan publik.

Pada Ditjen Perbendaharaan dengan fungsi utamanya menjadi sebagai bendahara negara, memiliki sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi. Selain itu, terdapat Ditjen Perbendaharaan juga memiliki Disaster Recovery Center Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (DRC SPAN) sebagai back up data center bertempat di Balikpapan. DRC SPAN sangat penting sebagai mitigasi risiko bencana yang dapat mengganggu kelancaran sistem IT layanan. Singkatnya, setiap layanan memiliki rangkaian proses utama (core processes) yang perlu di back up, agar layanan tidak berhenti jika terjadi bencana, baik karena faktor alam maupun non-alam.

Server cadangan
DRC SPAN menjadi server cadangan bagi Ditjen Perbendaharaan yang dapat diaktifkan kapan saja apabila server utama mengalami kendala operasional. Dengan hadirnya DRC SPAN, layanan pada publik tetap dapat operasional meskipun server utama mengalami kerusakan. Jadi, disetiap unit layanan Ditjen Perbendaharaan, tidak ada server lokal. Semua data telah terintegrasi pada satu server. Manfaatnya dirasakan saat terjadi gempa di Palu maupun Mataram. Layanan Ditjen Perbendaharaan tetap operasional meskipun kantor/gedung layanan perbendaharaan mengalami kerusakan dan perlu dilakukan pergeseran tempat layanan.

Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM). Selain komitmen pimpinan unit, seluruh SDM setiap unit pemerintah juga perlu mempersiapkan kompetensinya, khususnya terkait operasionalisasi layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, apabila terjadi bencana dan petugas layanan tidak dapat melayani karena menjadi korban, maka pegawai lain harus siap menggantikan. Sehingga, setiap unit layanan perlu meningkatkan kompetensi pegawainya, khusunya terkait sistem operasional pada unit layanannya. Harapannya, dengan kompetensi yang merata, bencana yang terjadi tidak membuat layanan publik terhenti karena kendala SDM. Setiap pegawai memiliki kemampuan yang hampir sama dan siap menjadi ujung tombak layanan publik setiap unitnya.

Terakhir yang perlu dipersiapkan juga adalah supporting pada sarpras layanan. Setiap unit layanan, harus sudah memetakan standar minimal sarpras yang dibutuhkan untuk memberikan layanan. Sehingga apabila terjadi bencana, tetap dapat memberikan layanan dengan sarpras minimal tersebut. Tentu, tidak ada yang menginginkan bencana terjadi. Tapi, mengingat hal tersebut unpredictable, maka setiap unit layanan publik perlu memitigasi risiko itu dengan baik. Harapannya tidak lain agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, meskipun dalam kondisi bencana. Semoga!

* Fajar Sidik, Kepala Seksi PPA 1A Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Email: fsidik84@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved