Kupi Beungoh

Milad GAM, Momentum Konsolidasi Aceh

Yang harus kita warisi sekarang adalah spirit untuk memerdekaan Aceh dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Milad GAM, Momentum Konsolidasi Aceh
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Faisal Ridha bersama deklarator GAM, Tgk Hasan Muhammad Ditiro 

Oleh: Faisal Ridha, S.Ag., MM*)

LAHIRNYA kesepakatan perdamaian MoU Helsinki antara GAM dan RI tidak terlepas niat baik kedua pihak demi terlaksananya "kebangkitan Aceh" setelah luluh lantak dihantam gempa tsunami pada 26 Desember 2004 silam.

GAM yang dideklarasikan Hasan Tiro 42 tahun lalu adalah satu bentuk gerakan "penyadaran" agar masyarakat Aceh kembali mengenal dirinya dan posisinya dalam Republik Indonesia yang telah terbenam dalam peta sejarah.

GAM yang dideklarasikan Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 pada awalnya adalah gerakan intelektual yang kemudian berubah menjadi gerakan bersenjata akibat "tidak bijaknya" Jakarta kala itu yang memosisikan Aceh sebagai "anak tiri" dalam tubuh Republik.

Di masanya, Hasan Tiro tidak hanya melakukan gerakan bersenjata sebagai bentuk "penekanan" atau dengan kata lain "nasihat keras" kepada Republik, tapi juga melakukan "indoktrinasi" ideologis kepada masyarakat.

Gerakan ini mendapat dukungan masif dari rakyat Aceh sebagai manifestasi loyalitas mereka pada keistimewaan Aceh yang tenggelam kala itu.

Baca: Partai SIRA Dukung Wacana Museum Hasan Tiro, Pusat Literasi bagi Tamu dan Peneliti Perdamaian Aceh

Hari ini, 4 Desember 2018, kita kembali memperingati hari lahirnya GAM yang ke 42 tahun sebagai momentum untuk memaknai kembali spirit perjuangan Hasan Tiro dan GAM.

Perjuangan yang merupakan bentuk perlawanan atas ketertindasan, ketidakadilan, kebodohan, dan kemiskinan yang diderita oleh rakyat Aceh.

Melalui momentum peringatan Milad GAM ini, kita kembali meminta kepada pemerintah pusat agar mengembalikan segala bentuk kewenangan Aceh sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki.

Sehingga rakyat Aceh memungkinkan melakukan penguatan di bidang sosial-politik, ekonomi, pendidikan, agama dan adat istiadat, tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah Pusat.

Halaman
12
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved