Tiap Tahun Rp 35 Triliun Uang Aceh ‘Bocor’ ke Luar

Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini masih jauh dari harapan. Tidak tumbuhnya industri menjadi salah satu penyebab Aceh

Tiap Tahun Rp 35 Triliun Uang Aceh ‘Bocor’ ke Luar
Rustam Effendi 

BANDA ACEH - Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini masih jauh dari harapan. Tidak tumbuhnya industri menjadi salah satu penyebab Aceh masih bergantung pada Sumatera Utara (Sumut). Semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, perkantoran, hingga bahan proyek didatangkan dari provinsi tetangga tersebut.

“Kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi? Karena ekonomi kita bocor. Aceh ini mengalami defisit perdagangan yang luar biasa. Tiap tahun ada Rp 35 triliun uang Aceh di bawa ke luar,” kata Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, Martunis.

Pernyataan tersebut disampaikan Martunis saat menjadi pembicara pada diskusi publik bertema reformasi percepatan pembangunan di Aceh yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin (3/12).

Acara yang dimoderatori oleh Yocerizal, wartawan Serambi Indonesia, juga menghadirkan tiga pembicara lain yaitu Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Aulia Sofyan, Akademisi Unsyiah Rustam Efendi, dan mantan Deputi Ekonomi dan Usaha BRR Aceh-Nias, Iskandar.

Martunis menegaskan Aceh mengalami bocor secara ekonomi, bukan bocor anggaran. Setiap tahun uang Aceh mengalir ke provinsi lain hampir 26 persen. Hal ini dikarenakan Aceh tidak memproduksi sendiri barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk beras, telur, dan sayur.

“Kalau defisit, artinya kita membeli barang yang tidak diproduksi oleh Aceh. Ini terlihat pada posisi industri pengolahan kita, masih tumbuh negatif dan juga kontribusinya yang rendah dibanding (perusahaan industri) daerah lain,” ungkap Martunis.

Kontribusi industri di Aceh yang berpengaruh pada pembangunan Aceh, menurut Martunis hanya 5 persen. Berbanding jauh dengan kontribusi industri di Sumatera Barat yakni 11 persen, dan Indonesia secara nasional hampir 21 persen. Aceh mengalami deindustrilisasi.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Aceh kini sedang mengembangkan industri manufaktur yaitu mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Menurut Martunis, wacana itu sudah digagas sejak Gubernur dr Zaini Abdullah, di samping industri lain seperti KEK dan lainnya.

“Solusinya (memutuskan ketergantungan pada Sumut), kita tingkatkan ekspor, artinya kita harus mengolah barang, meningkatkan hasil komoditas sendiri, baru ekspor. Ataupun kita kurangi impor. Berarti barang-barnag yang dulu kita beli kita produksi di sini sehingga mengurangi impor,” pungkasnya.

Akademisi Unsyiah, Rustam Effendi menilai, persoalan Aceh selama ini lebih disebabkan tidak adanya riset atau analisis kondisi secara mendalam dalam menentukan strategi pembangunan. Menurutnya, pemerintah selalu membuat analisis kondisi secara umum tanpa data yang kuat.

“Kesalahan selama ini, Aceh lemah dalam menentukan strategi. Kita tidak pernah menganalisis kondisi dengan bagus. Dalam dokumen RPJM Aceh saya temukan tidak pernah ada analisis kondisi dengan betul. Dokumen yang dibuat sangat umum, data sektoral tidak digunakan,” ungkapnya.

Dalam RPJM Aceh tahun lalu, kata Rustam, tidak memiliki data akurat. Berbicara perkebunan, tapi tidak tahu luas lahan sawit. Berbicara peternakan, sapinya tidak tahu di mana. Makanya, kemiskinan Aceh tetap tinggi, karena program yang disalurkan tidak tepat sasaran. “Lain dibutuhkan lain diberi,” ungkapnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved