Opini

Wali Nanggroe di Mata Ureung Aceh

LEMBAGA Wali Nanggroe (LWN) adalah lembaga yang sifatnya khusus (istimewa) dan berwibawa

Wali Nanggroe di Mata Ureung Aceh
Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar. SERAMBI/M ANSHAR 

Oleh Badri Hasan

LEMBAGA Wali Nanggroe (LWN) adalah lembaga yang sifatnya khusus (istimewa) dan berwibawa. Lembaga ini berfungsi sebagai pemersatu masyarakat adat Aceh, dalam menjaga kesatuan dan kelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat yang kental dengan syariat islam. LWN lahir dari proses perdamaian melalui meja perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang difasilitasi oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Selanjutnya catatan penting dari hasil perdamaian abadi antara RI-GAM yang tertuang dalam MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 adalah dilaksanakannya pembangunan Aceh secara damai, berkelanjutan, menyeluruh dan bermartabat bagi semua. Kepentingannya adalah untuk rakyat Aceh.

Pembahasan dan pemabahasan khusus tentang LWN dalam MoU Helsinki terdapat pada poin 1.1.7. bunyinya: Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat. Untuk seterusnya akan dituangkan dalam peraturan Pemerintah Aceh, terdapat dalam poin 1 tentang pembentukan peraturan perundangan Aceh.

Dalam hukum positif, pengaturan tentang wali di Aceh secara resmi dituangkan dalam Undang-undang No.11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 96 ayat (1). Bunyinya, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu yang independen, berwibawa dan berwenang membina, mengawasi penyelenggaraan kehidupan, lembaga-lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/derajat lainnya. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe terdapat pada Pasal 96 ayat (3), bunyinya: Lembaga Wali Nanggroe dijalankan atau dipimpin oleh seorang wali yang bersifat personal dan independen.

Dalam menjalankan tugasnya Wali Nanggroe terdapat dalam Pasal 97, bunyinya: Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat kepada perseorangan atau lembaga baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan cara-caranya diatur dengan qanun Aceh.

Secara teknis yuridis tentang Wali Nanggroe Aceh diatur dengan Qanun Aceh No.8 Tahun 2012, secara independen, konsisten dan koheren serta sinergis dengan fungsi pembangunan hukum, serta melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Aceh yang masih hidup.

Keberadaan LWN dalam sistem hukum tata Negara Indonesia selaras dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 B ayat (1) bunyinya: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 2 bunyinya: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat Republik Indonesia.

Tidak bertentangan
Pengaturan LWN dalam UUPA tidak bertentangan secara hirarkis perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan asas hukum umum yang bersifat lex superior derogat legi inferior, serta sesuai dalam kontek kearifan lokal (local wisdom) melalui asas (lex specialis derogot legi generalis). Pengukuhan LWN di Aceh sebagai bukti hadirnya negara secara hukum untuk menghormati dan melindungi tradisi sejarah, hak-hak tradisionil, dan adat istiadat masyarakat Aceh yang mencerminkan kebutuhan hukum terkini.

Keberadaan Wali Nanggroe yang bersifat khusus dan istimewa juga dianggap sebagai stabilitas politik hukum pemerintahan pusat di daerah dalam fungsi ketertiban hukum, dengan tujuan terbinanya keadilan lahir dan bathin bagi rakyat Aceh dalam bingkai NKRI.

Sehubungan dengan adanya usulan, pergantian Wali Nanggroe Aceh yang ke-9, pada pertengahan Desember 2018 ini. Hal tersebut, silakan saja dimusyawarahkan oleh rakyat Aceh dengan memberikan masukan dan pertimbangan di bawah kepemimpinan Paduka yang Mulia Al Mukaram Maulana Al Mudabbir Al Malik Mahmud Al Haythar. Karena hal tersebut juga telah diatur dalam Qanun No.8 Tahun 2012 (Pasal 70).

Selanjutnya, dalam rangka pembangunan Aceh yang meuadab ke depan, LWN diharapkan agar benar-benar berfungsi dan berperan aktif di tengah masyarakat ban sigoem Aceh. Hal tersebut penting juga dilakukan untuk menepis kecurigaan dan anggapan bahwa LWN hanya milik golongan tertentu saja. Bak lembaga bayangan, antara ada dan tiada untuk rakyatnya. Kalaulah Wali Nanggroe tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat, tentulah masyarakat pun tidak pernah salah menilainya, tidak akan hadir di hatinya karena dianggap bukan miliknya.

Perlu diingat bahwa kehadiran LWN, fungsi utamanya adalah memersatukan masyarakat Aceh, supaya lestari adatnya dan bersatu masyarakatnya. Karena itu, hindari pemahaman bahwa Wali Nanggroe hanya menjadi milik golongan tertentu (kekeluargaan/kekerabatan) saja yang dapat menikmati akses. Jadikanlah Wali Nanggroe benar-benar menjadi milik seluruh masyarakat Aceh dan perlu diperkuat keberadaannya dengan cara musyawarah. Nah!

* Badri Hasan, M.H., Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan mahasiswa program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: badrihasan78@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved