Salam

Beri Sanksi Bagi Kadis yang Berkinerja Buruk

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan proyek APBA 2018 yang dipimpin Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terungkap

Beri Sanksi Bagi Kadis yang Berkinerja Buruk
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan proyek APBA 2018 yang dipimpin Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terungkap, hingga 3 Desember 2018 masih ada 656 paket proyek fisik yang realisasinya kurang dari 75 persen dan ini berstatus “merah”. Tiga dinas yang paling banyak proyek berapor merah adalah Dinas PUPR sebanyak 221 paket, Dinas Perkim 112 paket, dan Disdik 105 paket.

Para kepala dinas berapor merah menyampaikan alasan klasik atas keterlambatan proyek di dinas yang mereka pimpin. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah karena proyek-proyek tersebut terlambat ditender. Ada juga yang mengatakan banyak kendala alam di lapangan. Namun, ada juga yang secara jujur menyatakan rekanan mereka sudah menyerah. Artinya di antara proyek itu memang akan banyak yang harus putus kontrak.

Namun, buat kita masyarakat, setiap kepala dinas atau pejabat yang tak mampu mencapai target pekerjaannya, pastilah kita cap sebagai pejabat berkinerja buruk. Itu artinya, mereka harus mendapat sanksi atas kinerjanya yang buruk itu.

Sebab, ketidakdisiplinan mereka dalam mengemban amanah, banyak sekali kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Macetnya proyek-proyek infrastruktur jelas akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ingat, pembangunan jalan, jembatan, dermaga, irigasi, dan semacamnya semua ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itulah, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus berani bersikap tegas terhadap pejabat-pejabat berkinerja buruk. Jika tak diberi sanski, maka ke depan kondisi seperti ini akan terulang lagi. Mereka menganggap keterlambatan itu sebagai hal yang biasa.

Tidak perlu ragu-ragu memberi hukuman. Toh sebagai pegawai negeri mereka sudah tahu betul bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan kepada mereka pada prinsipnya merupakan pembinaan supaya yang bersangkutan memiliki rasa penyesalan dan tidak mengulangi serta memperbaiki di kemudian hari.

Publik juga masih ingat bahwa ketika para pejabat lulusan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dilantik, Gubernur Irwandi Yusuf kala itu menyatakan, mereka akan dievaluasi secara berkala. Dan bagi yang berkinerja buruk harus siap-siap untuk diganti.

Nah, salah satu sanksi bagi pejabat yang berkinerja buruk adalah mereka harus siap “lengser” dari jabatannya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kita, “tegakah pimpinan menjatuhkan sanksi kepada seorang kepala dinas demi memprioritaskan kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah?”

Dan kita juga bertanya, apa mungkin pemerintahan di zaman semoderen ini tidak menerapkan sistem reward and punishment? Wajarlah pejabat yang berkinerja baik diberi penghargaan dan yang berkinerja buruk diberi sanksi, kan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved