Federasi Serikat Pekerja BUMN Tolak Kepemilikan Asing 100% di Sektor Industri Strategis

Serikat BUMN Strategis membawahi Serikat Pekerja di Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Tolak Kepemilikan Asing 100% di Sektor Industri Strategis
TRIBUN JAMBI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN STRATEGIS 

SERAMBINEWS.COM - Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSPBS) menolak rencana pemerintah untuk membuka keran penanaman modal asing (PMA) hingga 100 persen pada sektor industri strategis.

Serikat BUMN Strategis membawahi Serikat Pekerja di Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN.

Ketua Umum FSPBS Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM, saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi, bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67 persen di sektor TI dan 49 persen di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka. Mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” kata Wisnu dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com melalui perwakilan FSPBS di Banda Aceh, Jumat (7/12/2018).

Baca: Petani Sawit Abdya tak Lagi Memanen TBS, Pendapatan Nyaris Habis untuk Biaya Pekerja

Disebutkan, pemerintah berencana merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI. Di antara bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI adalah sektor telekomunikasi dan informasi (TI), energi dan sumber daya mineral (ESDM), kesehatan, dan pariwisata.

Dengan demikian, pemerintah berencana membuka peluang kepada penanam modal asing untuk memiliki 100% saham di bidang-bidang usaha dimaksud.

Wisnu pun mengingatkan para pengambil kebijakan, bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Hal ini, kata dia, tertuang dalam Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Implikasi dari hal tersebut, Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunikasi dan energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945,” tegas Wisnu Adi Wuryanto.

Ia menambahkan, jika penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi bergerak, penyelenggaraan jasa konten dan aplikasi, serta pengelolaan energi di hulu serta hilir, sepenuhnya dikuasai asing, maka negara ini seperti menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing.

Padahal sektor telekomunikasi dan energi ini memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan negara.

Halaman
12
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved