Langsa Pertanyakan Dana BRA

Satuan Pelaksana (Satpel) BRA Kota Langsa mempertanyakan dana korban konflik untuk tapol dan napol, serta kombatan 2018

Langsa Pertanyakan Dana BRA
Sejumlah eks kombatan foto bersama. SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Anggaran Pemberdayaan Ekonomi 2018 Rp 17 Miliar

LANGSA - Satuan Pelaksana (Satpel) BRA Kota Langsa mempertanyakan dana korban konflik untuk tapol dan napol, serta kombatan 2018 senilai Rp 17 miliar yang dikelola Badan Rentegrasi Aceh (BRA) Aceh. Dana itu tidak juga dikucurkan ke BRA daerah untuk program pemberdayaan ekonomi korban konflik sampai Kamis (6/12).

Ketua Satpel BRA Kota Langsa, Nurdin Juned atau PS Teh, kepada Serambi, Kamis (6/12) mengatakan hingga memasuki akhir tahun anggaran 2018, tidak ada kepastian dari BRA Aceh. Hal itu terkait pemanfaatan dana korban konflik yang telah diplotkan senilai Rp 17 miliar untuk tahun ini.

Dia menjelaskan dana yang dikelola oleh BRA Aceh dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi korban konflik, napi politik (papol) dan tahanan politik (tapol), mantan kombatan GAM. Dicontohkan, seperti untuk pelatihan kerja atau melatih menjadi wirausaha yang handal di berbagai sektor unggulan daerah.

Nurdin menyatakan dirinya selaku Satpel BRA Langsa mendapat SK langsung dari Gubernur Aceh bersama Satpel BRA di 22 kabupaten/kota lainnya di Aceh. Dia mengaku sudah melayangkan surat ke Plt Gubernur melalui Ketua BRA Aceh di Banda Aceh, pada November 2018 lalu, tentang perihal pencairan honor mereka.

Tetapi, katanya, tidak ada jawaban dari pihak terkait tentang surat tersebut, sehingga daerah tidak mengetahui dana tersebut dimanfaatkan untuk apa. Dijelaskan, kegiatan dari program yang biasanya dilaksanakan selama ini tidak ada sama sekali, Begitu juga dengan honor Satpel BRA kabupaten/kota sampai saat ini juga belum dibayar oleh BRA Aceh.

Namun, jika honor untuk Satpel BRA tidak dibayar, dia mengaku tidak keberatan, tetapi untuk pemberdayaan ekonomi seharusnya sudah berjalan. “Program pemberdayaan ekonomi tidak berjalan, honor Ketua Satpel juga tidak ada, jadi, dibawa kemana anggaran BRA Rp 17 miliar,” tanyanya.

PS Teh yang juga mantan Kombatan GAM wilayah meminta kepada penegak hukum, baik jaksa maupun polisi untuk memeriksa dana BRA senilai Rp 17 miliar tersebut. Dia berharap, dana BRA tersebut diketahui diperuntukan untuk apa pada tahun 2018 ini.

“Jika dana BRA 2018 Rp 17 miliar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diduga telah diselewengkan, maka pihak berwajib harus memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, dan siapapun yang terlibat harus ditindak tegas,” harapnya.

PS Teh menambahkan, Satpel BRA di semua daerah maupun korban konflik, napol dan tapol, serta mantan kombatan merasa kecewa, karena ketidakjelasan dana BRA 2018. Bahkan belum ada penjelasan dari BRA Aceh untuk menanggapi permintaan mereka.

Dia menyatakan pada RAPBA 2019, juga akan dianggarkan dana BRA senilai Rp 59 miliar. Dia berharap, dana itu benar-benar dimanfaatkan untuk program peningkatan kesejahteraan ekonomi korban konflik yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah.

Nurdin menyatakan dana BRA tidak boleh disia-siakan, tetapi harus benar-benar menyentuh pemanfaatannya kepada anak yatim dan janda korban konflik, korban cacat fisik, maupun pihak lainnya yang semuanya merupakan korban dari koflik Aceh yang berkepanjangan di masa lalu.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved