30 Ekor Gajah Digiring ke Hutan

Kawanan gajah liar berjumlah 30 ekor yang telah sebulan lebih menghantui masyarakat di Desa Alur Gading

30 Ekor Gajah Digiring ke Hutan
IST
SUHAIMI HAMID, Ketua Umum FDKP

* Sebulan Hantui Warga Alur Gading dan Alur Cincin
* 15 Unit Rumah Rusak

BANDA ACEH - Kawanan gajah liar berjumlah 30 ekor yang telah sebulan lebih menghantui masyarakat di Desa Alur Gading dan Alur Cincin, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (8/12) kemarin berhasil digiring ke hutan. Upaya penggiringan itu dilakukan oleh Tim Conservation Respon Unit (CRU) dan Tim 8 bentukan WWF dan Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP).

“Baru hari ini (kemarin) berhasil digiring ke hutan, setelah satu bulan lebih berada di kawasan penduduk,” kata Ketua Umum FDKP, Suhaimi Hamid, kepada Serambi, Sabtu (8/12).

Menurut Suhaimi, lamanya proses penggiringan gajah itu disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban, sebab selama lebih dari sebulan ini hidup dalam kecemasan dan terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. “Laporan yang saya terima, ada 15 unit rumah yang dirusak gajah,” tambahnya.

Meski kawanan gajah liar tersebut telah berhasil digiring ke hutan, tetapi sebagian masyarakat masih belum berani pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka khawatir gajah-gajah itu kembali lagi seperti yang terjadi sebelumnya.

Suhaimi menyebutkan, total jumlah keseluruhan warga yang masih mengungsi mencapai 10 Kepala Keluarga (KK). “Sekarang para pengungsi itu sudah ditangani darurat oleh Dinas Sosial,” imbuh Ketua Umum FDKP ini.

Desa Alur Cincin memang merupakan daerah yang paling sering mengalami konflik satwa. Selaku pemerhati lingkungan, pihaknya telah berupaya maksimal dengan menggiring gajah-gajah tersebut ke hutan.

Tetapi upaya tersebut hanya bersifat sementara. Suhaimi meyakini gajah-gajah itu akan kembali lagi ke perkampungan seperti yang sudah-sudah. Sebab wilayah hutan tempat gajah itu digiring sudah sangat sempit, tergerus perkebunan sawit, juga karena terbatasnya ketersediaan pakan.

Satu hal yang sangat disayangkannya adalah minimnya perhatian pemerintah. “Seharusnya pemerintah lebih peduli dengan kondisi masyarakat. Bukan membiarkan begitu saja tanpa ada sikap dan tindakan apapun. Jangan anggap hal seperti ini hal yg biasa,” pungkasnya.

Konflik gajah-manusia dia katakan, terjadi karena pola tata ruang yang salah, yang tidak mempertimbangkan ruang bagi para gajah. Karena itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus menciptakan ruang yang cukup, sehingga tidak terjadi perebutan antara manusia dan gajah. Selain itu, pemerintah juga harus menutup perusahan-perusahan perkebunan tanpa izin HGU yang sah. “Pemerintah harus segera bertindak sebelum kejadian semakin parah dan meluas,” desak Suhaimi.

Sementara itu, warga Gampoeng Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto, Kabupaten Aceh Timur, meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat membangun pagar kejut di desa mereka yang selama ini sering dimasuki gajah. Hal itu disampaikan warga kepada Anggota DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, saat melakukan kunjungan ke kawasan pedalaman Aceh Timur, Jumat (7/12).

“Warga sangat menaruh harapan besar agar Pemerintah Aceh dapat segera membangun pagar kejut, sebab barier yang dibangun dalam kawasan CRU (Conservasi Respon Unit) di wilayah Lokop kurang efektif dalam menghalau gajah. Warga ingin dibangun pagar kejut seperti yang diterapkan di Assam, India,” kata Iskandar kepada Serambi, Sabtu (8/12).

Kawasan Seumanah Jaya sampai ke Lokop disampaikan Iskandar, memang dikenal sebagai zona rawan gangguan gajah liar. Karena itu, pemerintah harus segera menyiapkan perencanaan penanganan gajah sebagaimana diterapkan di Assam, yakni dengan pemasangan pagar kejut.

“Penanganannya bisa terpadu, oleh Bappeda, Dinas Perkebunan, BKSDA, serta LSM peduli lingkungan hidup. Insya Allah masalah ini akan kami kordinasikan dnegan pihak Pemerintah Aceh,” pungkas politisi Partai Aceh ini.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved