Bupati Aceh Besar Kalah di PTUN

Mantan kepala SDN Leupung 26, Kecamatan Kota Baro, Aceh Besar, Jalil Muhammad SPd (Penggugat) menggugat Bupati Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Kalah di PTUN
ist
Mawardi Ali 

* Terkait Pemberhentian Kepala SD Leupung 26

BANDA ACEH - Mantan kepala SDN Leupung 26, Kecamatan Kota Baro, Aceh Besar, Jalil Muhammad SPd (Penggugat) menggugat Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali (Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh karena telah memberhentikan dirinya dari jabatan kepala sekolah tanpa penyebab yang jelas.

Gugatan itu dimenangkan Penggugat yang putusannya dibacakan oleh ketua majelis hakim, Fandi Kurniawan Pattiradja pada Senin (4/12). Dalam putusannya, majelis hakim meminta Bupati mencabut surat keputusan Nomor PEG.824/19/2018 tanggal 6 April 2018 yang memberhentikan Penggugat dan mengembalikannya ke posisi semula.

Jalil Muhammad melalui Kuasa Hukumnya, Izwar Idris SH dan Ramli Husen SH kepada Serambi, Sabtu (8/12), menyambut baik putusan tersebut. Menurut Izwar, putusan itu telah sesuai dengan dalil gugatan yang disampaikan pihaknya. “Semua tuduhan terhadap klien kami tidak bisa dibuktikan dalam pengadilan,” katanya.

Izwar menyatakan, selama menjabat sebagai Kepala SDN 26 Leupung, kliennya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik guru, maupun pelanggaran lainnya.

Tuduhan yang menyatakan Penggugat jarang berada di sekolah dan tidak dapat menunjukkan prestasi kerja tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan.

Izwar menyatakan, kliennya merupakan salah satu kepala sekolah yang memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu, juga sebagai kepala sekolah yang telah lolos seleksi pendidikan dan pelatihan calon kepada sekolah (Cakep) dan telah pula memiliki Nomor Induk Kepala Sekolah (NUKS).

“Selama tiga tahun menjabat sebagai Kepala SDN Leupung, Pak Jalil telah banyak membawa prestasi bagi sekolah tersebut. Di antaranya berhasil mendapat nilai ujian akhir sekolah berstandar nasional (UAS-BN) rata-rata 100 persen, juga prestasi di bidang senin budaya yang selalu mendapat penghargaan dari Pemda Aceh Besar,” katanya.

Maka atas putusan majelis hakim PTUN tersebut, Izwar meminta itikad baik dari Bupati Aceh Besar untuk menindaklanjuti putusan tersebut. “Kalau tidak memungkinkan ditempatkan di SD Leupung, ditempatkan di sekolah lain boleh juga tapi dekat jarak tempuh dengan posisi kepala,” pungkas Izwar.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati Aceh Besar, Deni Setiawan SH yang dikonfirmasi Serambi, Sabtu (8/12) menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum bisa memberi jawaban atas putusan PTUN Banda Aceh, apakah akan menempuh upaya banding atau tidak.

Sebab, kata Deni, dirinya belum bertemu dengan Bupati untuk membahas tindaklanjut dari putusan tersebut. “Saya selaku kuasa hukum akan menyampaikan dulu hasil putusan ini kepada principal (Bupati),” kata Deni melalui telepon.

Deni menyatakan, setelah putusan tersebut dibacakan pada Senin (4/12), dirinya langsung berangkat ke luar daerah sehingga belum jumpa dengan Bupati Aceh Besar. “Sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Saya akan sampaikan hasil putusan itu setelah tiba di Banda Aceh,” ujarnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved