Droe Keu Droe

Mempertanyakan ‘Aceh Meuadab’

“ACEH Meuadab” merupaan satu program unggulan Pemerintah Aceh yang perlu didukung oleh semua pihak

Mempertanyakan ‘Aceh Meuadab’
Yayasan Aceh Carong Meuadab 

“ACEH Meuadab” merupaan satu program unggulan Pemerintah Aceh yang perlu didukung oleh semua pihak. Aceh Meuadab sejatinya tidak sekadar jargon masa kampanye Irwandi-Nova, tetapi benar-benar bisa diaplikasikan dan dibuktikan melalui kerja-kerja Pemerintah Aceh dan jajarannya, mulai SKPA sampai Badan, Balai, hingga lembaga-lembaga di bawahnya.

Hari ini, Aceh harusnya malu mendengungkan Aceh Meuadab, tetapi tidak mampu mengikuti Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). Padahal, sebelum kongres tersebut digelar, sudah ada pra-kongres sebagai landasan persiapan setiap provinsi menuju ke sana. Jauh sebelumnya pula, beberapa bulan lalu, setiap provinsi dan kabupaten/kota sudah diminta mempersiapkan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) masing-masing.

PPKD Aceh dipercayakan penyelesaiannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Bersama Kepala Dinas Budpar, didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, dibentuklah tim penyusun PPKD Aceh. Tim penyusun yang terdiri atas akademisi dan praktisi diberi waktu tidak lebih dari 20 hari untuk menuntaskan PPKD Aceh.

Tim sudah bekerja maksimal dengan segala daya upaya. Dokumen PPKD Aceh akhirnya berhasil disusun dan dibawa oleh Kadisbupar Aceh untuk diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah langkah Aceh Meuadab sudah dilakukan. Atas semangat dan motivasi dari Staf Ahli Bidang Keistimewaan, tim menyelesaikan semua dokumen PPKD Aceh dengan ikhlas, tanpa pamrih.

Rasa miris kemudian muncul dalam hati tim penyusun, karena dokumen tersebut ternyata tidak terlalu penting bagi dinas. Buktinya, Disbudpar Aceh tidak mengikuti Kongres Kebudayaan Indonesia dan tidak pula pernah mengutus perwakilan dari tim penyusun sebagai delegasi Aceh dalam kongres bergengsi tersebut.

Harus diakui, nama Aceh cacat di Nasional. Berulang kali protokol menyebut nama yang tidak hadir dalam Kongres Kebudayaan Indonesia kali ini adalah Provinsi Aceh. Aceh yang digadang-gadangkan memiliki kekayaan budaya dan seni luar biasa, ternyata tidak pernah menghargai kerja-kerja kebudayaan itu sendiri. Daftar hadir peserta kongres disebar di media sosial. Aceh kosong, tidak ada perwakilan satu orang pun.

Pak Plt Gubernur Aceh, mohon dilihat kembali jargon Aceh Meuadab. Apakah jargon itu hanya milik Irwandi, sehingga tanpa Irwandi semua program Aceh Meuadab sama sekali tidak bisa dijalankan? Kasihan Aceh ini, terlalu jumawa dengan jargon tetapi kenyataannya kita seperti membelah terong dalam kuali sendiri. Mohon maaf dan terima kasih.

Tim Penyusun PPKD Aceh
Identitas penulis ada pada redaksi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved