Pemprov Diminta Perpanjang Mutasi

Pemilik mobil berpelat non-BL dan para pedagang mobil bekas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh meminta

Pemprov Diminta Perpanjang Mutasi
Warga antre untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Banda Aceh di Jalan Mr Tgk H Mohammad Hasan Lamcot, Banda Aceh 

* Banyak Pemilik Kendaraan Proses Cabut Berkas

BANDA ACEH - Pemilik mobil berpelat non-BL dan para pedagang mobil bekas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk memperpanjang penyerahan berkas mutasi kendaraan bermotor dari 20 Desember 2018, menjadi akhir Desember 2018.

Permintaan tersebut menyusul masih banyaknya pemilik kendaraan non-BL di Aceh yang sedang melakukan proses cabut berkas. Seperti yang disampaikan Marhadi alias Ismail Kumis, agen penyalur mobil bekas di Kota Bireuen kepada Serambi, Minggu (9/12).

Dikatakan, kebijakan Pemerintah Aceh membebaskan Pajak Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) kedua melalui Pergub Nomor 90 tahun 2018 itu, sangat membantu masyarakat pemilik kendaraan bermotor berpelat non-BL dan usaha penjualan mobil bekas di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Rasio penggunaan kenderaan bermotor non-BL di Aceh masih tinggi, terutama di daerah perbatasan. Dia mencontohkan, di wilayah Aceh Tamiang, Langsa, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil, rasionya 70 berbanding 30 atau 80:20. Dimana, lebih banyak kendaraan non-BL ketimbang pelat BL.

Kebijakan membebaskan pajak BBNKB ke II bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin memutasikan plat kenderaan bermotor non BL nya ke BL, menurut Ismail Kumis, telah mendorong pemilik kenderaan bermotor plat non BL memutasikan ke plat BL.

Di Bireuen sendiri, katanya, jumlah kendaraan yang mutasi ke BL berdasarkan data Kantor Samsat Bireuen sudah mencapai 631 unit. “Jumlah itu sangat tinggi. Jika dibagi tiga bulan kebijakan berjalan, setiap harinya sekitar 9-10 kendaraan mutasi ke BL. Sebelum ada kebijakan, jumlah mobil mutasi ke BL hanya 10 unit/bulan,” ujar Ismail Kumis.

Hal senada juga dilontarkan, Amri Arwindo, pedagang mobil bekas dari Takengon. Pemilik Amri Arwindo Motor itu meminta agar kebijakan pembebasan pajak BBNKB bisa diperpanjang. Alasannya, saat ini banyak pemilik kendaraan non-BL sedang melakukan cabut berkas.

Dikatakan, alasan mutasi ke BL, selain karena di daerah asal mobil akan memberlakukan pajak progresif, di mana nilai pajak tahunan yang dibayar lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di samping itu proses bayar pajak juga bisa makan waktu hingga dua minggu. Sementara jika sudah pelat BL, proses pembayaran pajak satu hari, dan bisa dibayar di Kantor Samsat kabupaten/kota, tempat tinggal pemilik.

Kasie Penagihan Pajak BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh), Dajwi terkait adanya permintaan warga untuk memperpanjang waktu mutasi mengatakan, akan segera disampaikannya ke Kepala BPKA.

Usulan dan saran masyarakat itu, kata Dajwi, sangat bagus. Apalagi mereka yang minta batas akhir mutasi diperpanjang, ingin memutasikan kendaraannya ke BL. Bisa saja mendapat respon yang baik dari pimpinan. “Kami memahami, untuk mencabut berkas kendaraan bermotor yang mau dimutasikan butuh waktu sampai dua pekan. Permintaan itu, sangat wajar,” ujarnya.

Dia menyatakan saran dan usul serta permintaan masyarakat itu akan dirapatkan kembali di tingkat pimpinan. “Semoga saja dalam rapat pimpinan minggu depan, pimpinan meresponnya dengan positif,” ujar Dajwi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved