Opini

Pencalonan Anggota DPD dan Disparitas Putusan

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi

Pencalonan Anggota DPD dan Disparitas Putusan
Dok. Komite I DPD RI
Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo pada Senin (3/12/2018) di Kompleks Parlemen, Senayan. 

Oleh Hesphynosa Risfa

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah berulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau sebelumnya isu yang tidak kalah menguras energi adalah soal larangan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg). Belakangan ini, kembali muncul permasalahan baru yang tak kalah menariknya, yaitu terkait larangan pengurus partai politik (parpol) mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang pada akhirnya norma UU Pemilu tersebut dipersengketakan ke pengadilan.

Permasalahan tersebut berawal dari adanya beberapa pengurus partai politik yang akan mengikuti pemilu sebagai calon anggota DPD. Padahal sebagaimana diatur dalam konstitusi, calon anggota DPD bukan diusung oleh parpol, melainkan calon perseorangan yang mewakili satu provinsi di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah “perseorangan”. Berbeda halnya dengan calon anggota DPR yang diusung oleh parpol, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah “partai politik”. Di sinilah letak pembeda tatacara pencalonan anggota DPD dan DPR.

Ditinjau dari aspek historis DPD merupakan satu lembaga negara yang lahir pasca-perubahan UUD 1945, yang sebelumnya disebut sebagai “utusan daerah”. Namun saat itu peran dan fungsi utusan daerah dirasa kurang efektif. Kemudian pada era reformasi, tim perumus amandemen konstitusi saat itu memberikan kewenangan lebih istimewa kepada DPD, di mana pecalonannya bukan melalui mekanisme parpol, akan tetapi melalui calon perseorangan. Semangat utama pembentukan DPD merupakan constitutional engineering akibat ketidakpuasan daerah dengan sistem sentralisasi pada masa Orde Baru.

Kewenangan DPD
Kewenangan konstutisional DPD dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

Kedua, DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Dan, ketiga, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dari ketiga uraian tersebut dapatlah kita pahami keberadaan DPD memang murni di-design untuk kepentingan daerah. Berbeda halnya dengan fungsi DPR yang merupakan representasi politik (political representation). Sedangkan DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) untuk memperjuangkan kepentingan daerah pada skala yang lebih luas (pada tingkat nasional), sebagai imbangan dari fungsi DPR (checks and balances). Karena fungsinya sebagai lembaga pengimbang maka keberadaan DPD harus benar-benar bebas dari pengaruh parpol.

Kembali ke pokok persoalan, UU Pemilu tidak secara tegas melarang atau membolehkan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Hal ini mendorong Muhammad Hafidz (pemohon) untuk melakukan uji materi UU Pemilu ke MK. Dalam pengujian UU ini, pemohon mempertanyakan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang diduga akan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD.

Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: Perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved