Apa Karya Sebut Malik Mahmud tak Jalankan Fungsi

Mantan menteri pertahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman menilai Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar

Apa Karya Sebut Malik Mahmud tak Jalankan Fungsi
Zakaria Saman (Apa Karya). 

Mahasiswa juga meminta agar prosesi pemilihan itu dilakukan secara transparan.

“Pemilihan Wali Nanggroe harus transparan mengingat Wali Nanggroe bukan milik sepihak melainkan milik masyarakat Aceh. Kami juga meminta transparansi dalam penggunaan dana pemilihan Wali Nanggroe yang mencapai Rp 1,7 miliar,” katanya didampingi Danna Aulia Rizky dan Muhammad Hulaimi.

Dalam diskusi Quo Vadis Lembaga Wali Nanggroe di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, selain mengadirkan Apa Karya juga ada Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Prof Dr Husni SH MHum, Ketua Mitra Sejati Perempuan Indonesia, Syarifah Rahmatillah SH, dan sejarawan, M Adli Abdullah Phd.

Pada diskusi itu, Syarifah Rahmatillah juga mengkritisi Wali Nanggroe Malik Mahmud dan lembagannya.

Di antaranya terkait penggunaan anggaran yang dinilai besar.

Selain itu, lanjutnya, Malik Mahmud juga masuk ke ranah politik ketika dalam satu pidatonya meminta Partai Aceh meningkatkan kursi di setiap parlemen pada Pemilu 2019.

Meski mengkritisi, Syarifah juga tidak setuju jika Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan.

Pakar Hukum Tata Negara Unsyiah, Prof Husni juga mengatakan Lembaga Wali Nanggroe legal di Aceh.

Sedangkan M Adli Abdullah dalam diskusi itu banyak mengulas tentang sejarah Wali Nanggroe.

Sementara Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee menanggapi berbagai polemik tentang Wali Nanggroe dan Lembaga Wali Nanggroe.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved