Apa Karya Sebut Malik Mahmud tak Jalankan Fungsi

Mantan menteri pertahanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman menilai Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar

Apa Karya Sebut Malik Mahmud tak Jalankan Fungsi
Zakaria Saman (Apa Karya). 

“Sebetulnya permasalahan Wali Nanggroe bukan polemik tapi dipolemikkan. Bahkan ada orang yang mengeluarkan isu membubarkan Lembaga Wali Nanggroe,” katanya.

Sebagai informasi, wacana Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan awalnya disampaikan oleh senator Aceh, Drs Ghazali Abbas Adan.

Dia menilai, setelah Tgk Hasan Muhammad di Tiro meninggal, Lembaga Wali Nanggroe tidak penting lagi karena hanya sang deklarator GAM itulah yang paling mustahak memangku jabatan tersebut.

Baca: Irwandi Yusuf Berharap APBA 2019 jangan Pergub Lagi, Ini Alasannya

Baca: BREAKING NEWS - Siswa MAN Lamlo Ikuti Ujian dalam Ruangan Berlumpur

Menurut Azhari, membubarkan Lembaga Wali Nanggroe sama halnya tidak menganggap adanya perjanjian perdamaian atau MoU di Helsinki. Dia mengatakan, masyarakat Aceh jangan cepat melupakan sejarah Aceh.

“Kita jangan hanya terima yang enak-enak saja. Kita sebagai bangsa yang beradab jangan seperti itu,” ujar dia.

Politisi Partai Aceh ini menyatakan, seharusnya masyarakat Aceh mengapresiasi kehadiran Lembaga Wali Nanggroe.

Menurutnya, secara aturan tidak ada permasalahan apapun.

“Jika Lembaga Wali Nanggroe tidak berjalan, kita jangan hanya lihat sisi personal Malik Mahmud, karena masih ada sekretariatnya,” kata Azhari.

“Berjalannya DPR karena unsur sekretariatnya memfasilitasi, kalau sekretariat tidak berjalan, maka lembaga DPR tidak akan berjalan. Berjalannya MPU, karena dilayani oleh sekretariat. Kalau misalnya tidak dilayani oleh sekretariat maka lembaga MPU juga tidak berjalan, karena fungsi dari sekretariat untuk melayani lembaga itu,” tandasnya.

Azhari Cage mengungkapkan bahwa saat ini polemik Wali Nanggroe sangat besar di dalam internal pemerintah.

Jabatan Plt Tuha Peuet saja baru diteken oleh Gubernur Irwandi setelah Plt Gubernur Aceh, Soedarmo menolak menekennya. Padahal, nama untuk itu sudah lama ada.

Begitu juga dengan masalah anggaran, menurut Azhari, Wali Nanggroe tidak terlibat dalam pembahasan anggaran lembagannya.

“Permasalahan anggaran sekretariat sendiri yang bahas bukan Wali Nanggroe (Malik Mahmud). Seperti anggaran untuk pemilihan Wali Nanggroe X, jangankan Wali Nanggroe, DPR pun tidak tahu,” pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved