Opini

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi

RABU, 5 Desember 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Summit 2018, mengusung tema Aceh Smart Province

Aceh dan Kedaulatan Ekonomi
SERAMBINEWS.COM/M NASIR YUSUF
Dr Muhd. Najib Muhammad Yasin ketika memberikan materi pada seminar internasional bertajuk Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan bisnis digital di STIES Banda Aceh, 

Oleh Dian Rubianty

RABU, 5 Desember 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Summit 2018, mengusung tema Aceh Smart Province: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. Tema ini tak sekadar kekinian, namun sesuai kebutuhan. Karena menjadi provinsi “pintar”, yang “tidak gagap teknologi dan melek informasi” merupakan satu tuntutan dari Era Industri 4.0. Persiapan memasuki era industri baru ini memang tengah menjadi trending topic di Indonesia, termasuk di Aceh.

Pada Aceh Economic Summit tahun ini, hadir sebagai pembicara utama Drs Oktorialdi MA Ph.D, staf ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Beliau memaparkan tentang kondisi Indonesia saat ini, berkenaan dengan visi pembangunan nasional Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi ini didukung oleh delapan misi, dua di antaranya adalah Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Menurut Oktorialdi, dalam menyambut Era Industri 4.0, Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian, sudah dan akan terus melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung terlaksananya delapan misi tersebut di berbagai sektor.

Khusus untuk misi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing, becoming a smart country (menjadi negara yang pintar) --di mana untuk Aceh tentunya becoming a smart province (menjadi propinsi pintar)-- merupakan tuntutan mutlak yang perlu dilakukan, sebagai persiapan menyongsong era industri yang penuh dengan aplikasi IT tingkat tinggi. Karena tanpa adaptasi dan menjadi “pintar”, kita akan mengulang berbagai kisah kepunahan dalam dunia usaha, yang terjadi karena kegagalan mengikuti perubahan zaman. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi satu faktor krusial yang harus menjadi perhatian kita semua.

Agus, seorang peserta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menggaris-bawahi satu poin penting tentang kesiapan SDM Aceh. Beliau mencermati angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, ternyata hanya lima kabupaten/kota yang IPM-nya dapat dikategorikan tinggi (di atas 0,70), sehingga memenuhi syarat untuk menyongsong Era Industri 4.0. Sementara 18 kabupaten/kota lainnya masih perlu usaha serius berbagai pemangku kepentingan untuk bergegas mengejar peningkatan capaian IPM daerahnya masing-masing.

Belajar dari Aceh Selatan
Selain seminar, acara Aceh Economic Summit juga menggelar tiga diskusi paralel dengan topik: Indeks Pembangunan Syariat dan Implikasi Pembangunan di Aceh; Membumikan SDGs dalam Konteks Aceh, dan; BUMG: Penanganan Masalah Kemiskinan, dan Pembangunan Industri Kreatif di Aceh.

Sayang sekali, tak banyak pemangku kebijakan yang “bertahan”, mengikuti acara ini sampai selesai. Seperti biasa, banyak yang mulai meninggalkan ruangan setelah acara pembukaan selesai. Padahal seharusnya kegiatan seperti ini menjadi media untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, juga ajang berbagi berbagai praktik baik (best practices), mencari solusi menjawab tantangan dan banyak hal penting lainnya yang bisa dilakukan.

Pada diskusi tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) misalnya, menarik sekali mengamati bagaimana perangkat gampong, aktivis, pengurus BUMG dan dinas terkait dari Kabupaten Aceh Selatan terhubung dengan pemangku kepentingan yang sama dari Kota Banda Aceh. Mereka berdiskusi tentang berbagai tantangan dalam mendirikan BUMG dan saling mencerahkan untuk berbagai upaya perbaikan.

Alja Yusnadi, seorang aktivis muda dan anggota DPRK Aceh Selatan, memaparkan bagaimana beliau bersama anggota DPRK Komisi IV mengadvokasi pentingnya peraturan bupati (perbup), yang mewajibkan gampong untuk mengalokasikan anggaran minimal seratus juta rupiah dari dana desa. Advokasi ini mereka lakukan setelah melaksanakan survei ke seluruh BUMG yang ada di 260 gampong di Aceh Selatan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved